9 Fraksi DPRD Sumsel sampaikan Pendapat Akhir terkait Jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel dalam Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Prov.Sumsel TA. 2019

Senin, 20 Juli 2020
Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna yang diikuti secara langsung oleh Pimpinan DPRD Prov.Sumsel dan para juru bicara Fraksi-Fraksi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel Bapak H. Mawardi Yahya, diikuti Secara Virtual oleh para Anggota DPRD Prov.Sumsel dan peserta lain, pada rangkaian Rapat Paripurna ke XIV yg dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; Bpk. H. Muchendi M, SE, dengan agenda Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Prov.Sumsel.
Setelah sebelumnya pada hari Senin lalu (13/7) mendengarkan Jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov.Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel tentang Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanan APBD Prov. Sumsel TA 2019.
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Prov.Sumsel tersebut diawali dengan Pembacaan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar oleh juru bicara Bapak H. David Handrianto Aljufri, selanjutnya Fraksi PDIP dengan juru bicara ibu Hj. Meli Mustika, SE, MM, dilanjutkan Fraksi Gerindra dengan juru bicara Bapak H. Burlian, S.Sos, MM, selanjutnya Fraksi Partai Demokrat dengan Juru bicara Bapak Tamtama Tanjung, Pendapat Akhir Fraksi PKB dengan Juru Bicara Bapak Meri, S.Pd, selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara Bapak H. Sri Sutandi, SE., MBA, dilanjutkan Pendapat Akhir Fraksi PKS dengan Juru Bicara Bapak Ahmad Toha, S.Pd.I., M.Si, Fraksi PAN dengan Juru Bicara Bapak Abusari H. Burlian, M.Si, dan terakhir penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Hanura Perindo dengan juru bicara Bapak Rudi Hartono.  
Dalam pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Prov.Sumsel, secara umum yang menjadi perhatian adalah masalah Pendidikan, Kesehatan, serta upaya perbaikan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Seperti sekolah gratis agar ditingkatkan kualitasnya, langkah-langkah konkrit jejaring pengaman sosial terhadap masyarakat terdampak wabah Covid-19, mengenai kepala sekolah yang belum definitive atau masih berstatus Plt, sarana dan prasarana sekolah seperti gedung pendidikan, tenaga pendidik, serta sarana infrastruktur, jaringan internet untuk kesiapan pembelajaran jarak jauh atau daring di sekolah, serta perbaikan infrastruktur kesehatan dan SDM tenaga medis.
Senada fraksi-fraksi meminta langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan harga karet petani dengan mencari solusi bersama stakeholders atau pihak-pihak terkait yang berwenang, yang selanjutnya mengharapkan perbaikan perencanaan agar tidak terjadi SiLPA yang dinilai jumlahnya cukup banyak, yang diharapkan predikat WTP berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat seperti berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, lebihlanjut diharapkan Pemda dapat melaksanakan serta menyusun langkah yang konkrit terhadap rekomendasi BPK sesuai dengan peraturan berlaku.
Setelah semua pendapat akhir fraksi disampaikan, sidang diskors untuk dilanjutkan kembali senin pekan depan (27/7) dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi terhadap Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Prov.Sumsel Tahun Anggaran 2019.