9 Fraksi Setuju 5 Raperda Usul Pemprov Sumsel

web1Sembilan Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan setuju dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemprov Sumsel.

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna XV DPRD Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap 5 Raperda Provinsi Sumsel di ruang rapat Paripurna DPRD Sumsel Kamis 10 Maret 2016.

Kelima Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, kemudian Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumsel 2016-2036.

Selanjutnya, Raperda tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Sriwijaya, dan Raperda tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sumsel tahun 2016-2036.

Rapat kali ini dibuka dan dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah, dihadiri Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Wagub Sumsel H Ishak Mekki, Sekda Sumsel H Mukti Sulaiman, Ketua DPRD Sumsel H. M Giri Ramanda N Kiemas.

                Sebagian besar fraksi meminta kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin, membenahi peralatan, memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas memadamkan api dalam Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar.

                Selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, secara mendasar mendapat dukungan dari semua fraksi mengingat potensi yang dimiliki Sumsel.

                Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Solehan Ismail dan Fraksi PAN melalui juru bicaranya Rusdi Tahar memuji atas kesuksesan terlaksananya Festival Gerhana Matahari Total (GMT).                “Yang utama dari festival GMT adalah menonjolkan kekhasan Sumsel yang dapat dikenal oleh Dunia,” ujar Solehan Ismail.

                Selain itu, juru bicara Fraksi PAN Rusdi Tahar menilai penanganan kasus sengketa lahan warga Ogan Ilir dengan Pihak PTPN Cinta Manis di Ogan Ilir dinilainya lambat ditangani pusat. Diana tuntutan warga belum direspon pihak Kementrian BUMN. “Kementrian BUMN belum mentikapi dan kami meminta Pemprov Sumsel mengambil langkah strategis untuk menuntaskan masalah ini,’ katanya.

                Sedangkan Raperda Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau 26 januari 2016 Nomor 188.341/0299/III/2016, Fraksi PKB berpandangan bahwa hal ini sangat penting terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA). “Ada 23 Pulau kecil, 10 di antaranya berpenghuni, merupakan potensi yang besar terhadap sektor perikanan terutama kepada nelayan dan juga KEK TAA yang berbatasan langsung dengan laut,” kata juru bicara Fraksi PKB Nilawati.

                Selain itu, Raperda Penyelenggaraan Kebun Raya Sriwijaya yang berada di Desa Bakung Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan Raperda 27 Januari Nomor 188.341/0301/III/2016 mendapat persetujuan dari semua fraksi karma kebun raya sangat dibutuhkan di setiap provinsi sebagai tempat pelestarian flora dan fauna khas daerah tersebut, sebagai sarana rekreasi dan tempat penelitian.

                Raperda terakhir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumsel tahun 2016-2036, fraksi dari Partai Hanura melalui juru bicaranya Aslam Mahrom meminta Gubernur Alex Noerdin menghentikan penjualan tanah di taman lindung di Kecamatan Tungkal jaya Kabupaten Muba.

                Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah mengatakan Gubernur Sumsel akan menanggapi pemandangan umum Fraksi – Fraksi DPRD Sumsel, Rabu 16 Maret 2016.

                Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan setelah pemandangan umum ini maka akan dibahas lagi dalam pansus-pansus di DPRD Sumsel terkait lima Raperda tersebut.