Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dengarkan Jawaban Gubernur

1DPRD Provinsi Sumatera Selatan kembali melanjutkan rapat paripurna XVIII dengan agenda tunggal mendengarkan penjelasan dan jawaban Gubernur Sumatera Selatan, terhadap pemandangan umum sembilan fraksi yang ada, Selasa 30 Agustus 2016.

Rapat paripurna yang di pimpin oleh Muhammad Yansuri Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, selain di hadiri anggota DPRD, juga di hadiri langsung oleh H Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan, seluruh satuan kerja perangkat daerah dan forum koordinasi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan terbuka untuk umum.

Pimpinan rapat paripurna XVIII dalam sambutan pembuka mengatakan setelah sembilan Fraksi yang ada memberikan pandangan, masukan dan saran terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Sumatera Selatan tahun anggaran 2016, yang di sampaikan oleh masing-masing juru bicaranya yakni Fraksi PDI Perjuangan oleh Hj Tina Malinda, Fraksi Demokrat oleh H Zainuddin, Fraksi Partai Golkar H Agus Sutikno, Fraksi Gerindra oleh Effran Effendi, Fraksi PAN di sampaikan Rusdi Tahar, Fraksi PKB Hj Nilawati, Fraksi Hanura Oleh H Ali Imron, Fraksi Nasdem oleh Hj Melinda, dan Fraksi PKS oleh Mgs H Syaiful Fadli, pada tanggal 25 Agustus 2016 lalu.3

“Dipersilahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk menyampaikan tanggapan, penjelasan dan jawaban,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin dalam penjelasan dan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di hadapan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan memberikan jawaban sedetail mungkin, mulai dari pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan delapan fraksi lainnya.

Dalam penjelasannya mengenai utang Provinsi Sumatera Selatan kepada pemerintah kabupaten dan kota, yang menjadi pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan, di jelaskan Alex Noerdin menjadi perhatian prioritas. Menurutnya pemerintah provinsi baru bisa menyelesaikan utang pajak rokok tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp 424.108.520.220,74,- sedangkan untuk utang pajak kendaraan bermotor juga baru menyelesaikan utang tahun 2014 secara bertahap, dan pada tahun 2016 semuanya akan di selasaikan.

Sedang menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Golkar terkait penetapan dan pencapaian target penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan, di katanya oleh Mantan Bupati Musi Banyuasin ini, hal tersebut didasari atas pertimbangan adanya program pembebasan sanksi administrasi PKB berupa denda dan bunga serta BBNKB II yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2016 hingga 31 Desember 2016.

Terkait perkembangan pembangunan rencana BOT lahan bekas Rumah sakit Ernaldi Bahar, dan BOT Pasar Cinde Palembang, yang menjadi pertanyaan Fraksi PAN dan Fraksi PKB, menurut Alex Noerdin  untuk kerjasama dengan Direktur Utama PT Praja Adikara Utama sesuai dengan surat gubernur nomor 640/172/BPKAD/V/2016 tanggal 8 juni 2016, kerjasama BOT dengan pihak PT Praja Adikara Utama tidak di lanjutkan dan akan di adakan pelelangan ulang. Sedangkan untuk pembangunan Kawasan Pasar Cinde Palembang, setelah di tanda tangani perjanjian kerjasama,sampai dengan saat ini belum dilakukan pembangunan fisik, karena masih menunggu hasi lkajian cagar budaya atau heritage terhadap bangunan Pasar Cinde oleh tim Kajian Pelestarian Pasar Cinde Palembang.

Setelah Gubernur Sumatera Selatan memberikan penjelasan secara rinci mengenai seluruh pertanyaan dan saran dari juru bicara Fraksi, pimpinan rapat mempersilahkan kepada masing-masing fraksi melalui juru bicaranya untuk memberikan tanggapan mengenai penjelasan tersebut, karena rancangan peraturan daerah ini akan di bahas di masing-masing Komisi dengan instansi terkait dari tanggal 7 September hingga 14 September 2016, hasil pembahasan di tingkat Komisi-Komisi akan dilaporkan pada rapat paripurna XVIII pembicaraan tingkat dua pada hari Senin tanggal 15 September mendatang.