Audiensi Antara Komisi I dan V DPRD Prov. Sumsel dengan DPW Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Sumatera Selatan

audiensi k2

Pada Hari Senin 15 Februari 2016, DPRD Prov. Sumsel mengadakan Audiensi Antara Komisi I dan Komisi V DPRD Prov. Sumsel bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK 2-1) Sumatera Selatan.

Rapat Dihadiri oleh Kartika Sandra Desi, SH (Ketua Komisi I), Drs. H.M Husni Thamrin (Wakil Ketua Komisi I), H Fahlevi Maizano, SH, MH (Ketua Komisi V), Askweni, S.Pd (Sekretaris Komisi V), didampingi Anggota Komisi I Ir H. A Syarnubi, SP, MM, Ir. H Ahmad Yani, MM, Sri Mulyadi, Se, M.Si, Anwar Hasan, BA, Drs H Solehan Ismail, Rusdi Tahar SE, Drs Elianuddin, HB dan Ridwan, SE, Anggota Komisi V yang hadir, Ir Holda, M.Si, H. Rizal Kenedi, SH, MM, Hasbi Hasadiki, S.Sos, MM, Hj. Susilawati, Mardiasyah, SH, H. Aslam Mahrom, ST, SE, H Ardhani Awam, SH, turut hadir dalam audiensi tersebut, P Marpaung (Kabid Bangsipeg BKN Regional VII), Drs. H. Muzakir, MM (Kepala BKD Prov. Sumsel), Drs. Widodo, M.Pd (Kadis Pendidikan Prov. Sumsel) dan A Zulianto (Kadispora Kota Palembang)

Ketua Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kategori 2 (FKTHK2) Sumsel Syahrial mengatakan, saat ini nasib Honorer K2 jauh dari sejahtera. Dimana gaji yang diterima hanya berkisar Rp 300 rib-700ribu per bulan.

Itupun lanjutnya dibayar 4-5 bulan sekali menunggu dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) cair. Jika tidak cari maka gaji honorer K2 yang mayoritas berprofesi guru ini tak mendapat gaji.

Dia dan puluhan honorer K2 lainnya berharap pemerintah Provinsi Sumsel memperhatikan kesejahteraan para honorer. Untuk itu melalui Komisi I dan Komisi V DPRD Sumsel pihaknya berharap wakil rakyat di DPRD Sumsel ini membantu mendorong kesejahteraan honorer.

Rapat tersebut menghasilkan Kesimpulan sebagai berikut :

  1. DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan mendorong dan memperjuangkan Tenaga Honorer K2 Khususnya Guru-Guru di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera selatan ke Tingkat Pusat baik ke DPR RI maupun ke Pemerintah pusat, untuk itu akan ditindak lanjuti melalui rapat Internal Komisi I dan Komisi V DPRD Prov. Sumsel
  2. Dewan Meminta Kepada Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui kebijakan daerahnya untuk dapat memperjuangkan kesejahteraan para tenaga Honorer K2 khususnya Guru – Guru