DPRD Provinsi Sumatera Selatan Gelar Rapat Paripurna XX

4Setelah dilakukan penandatangan nota kesepakatan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Jumat 4 November 2016 lalu.

Menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut, Kamis 10 November 2016, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengelar Rapat Paripurna XX dengan agenda tunggal mendengarkan penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran tahun 2017.

Rapat Paripurna XX dipimpin langsung oleh HM Giri Ramanda N Kiemas, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, berlangsung di ruang utama Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selain di hadiri H Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan, juga dihadiri oleh FKPD, Sekda, Asisten, dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2Dalam penjelasannya dihadapan Rapat Paripurna XX, Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin memberikan rincian pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran tahun 2017, yang diajukan sebesar   Rp 7.899.161.790.677,- dan mengalami kenaikan sebesar Rp 489.256.657.935,84,- atau 6,60 %, dari APBD tahun 2016.

Dikatakan Alex pada anggaran 2017, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 7.874.161.790.677,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 498.545.118.096,09 atau 6,76 %, dari APBD tahun 2016. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp 3,01 triliun, dana perimbangan Rp 3,324 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 1,533 triliun.

Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 6.529.050.199,50 mengalami peningkatan  sebesar Rp 697.976.793.478,29 atau 11,97 %, dari anggaran tahun 2016. Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 3,345 triliun, dan belanja langsung sebesar Rp 3,183 triliun.

3Sementara itu sektor pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 25 milyar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016. Sektor pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 1,370 triliun yang digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran utang dana bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten kota tahun anggaran 2015 dan 2016, serta pembayaran utang tahun 2016 kepada pihak ketiga/rekanan.

Pimpinan Rapat Paripurna XX yang juga Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, setelah gubernur selesai menyampaikan penjelasannya, memberikan kesempatan kepada seluruh Fraksi-Fraksi yang ada, untuk menyampaikan pemikiran, pandangan, dan tanggapan mengenai penjelasan Gubernur Sumatera Selatan tersebut.

Rapat paripurna XX pembicaraan tingkat pertama akan dilanjutkan pada Hari Senin tanggal 14 November 2016 mendatang, dengan agenda mendengarkan pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017.