DPRD Sumsel akan Panggil Wako

2 Pedagang 16 ilir Kota Palembang terus meminta dukungan untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan. Setelah sebelumnya mengadu ke Walikota Palembang dan DPRD Palembang, 20 September 2016 menemui DPRD Sumsel.

Kali ini, puluhan pedagang tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumsel. Giri Ramanda diruang rapat lantai III Gedung DPRD Provinsi Sumsel. Kepada pimpinan dewan, H Amiruddin Nahrawie Modl Selaku koordinator para pedagang mengungkapkan tuntutan pihaknya yang meminta dukungan dan solusi terkait permintaan perpanjangan HGU oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya selaku pihak yang berwenang.

“karena, HGB pedagang rata-rata sudah habis sejak awal tahun 2016 lalu,”jelas Amiruddin pria yang akrab dipanggil Cak Amir tersebut berharap DPRD Sumsel juga dapat memperjuangkan perpanjangan HGU pedagang tersebut.

Terkait pengaduan pedagang tersebut, DPRD Provinsi Sumsel memastikan akan memanggil Wali Kota Palemban. Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas menegaskan, HGB Boleh diperpanjang satu kali dan tiidak tepat jika alasan berakhir HGB tidak emmberikan celah kepada para pedagang untuk memperpanjangnya.

“akan kita panggil Wali Kota Palembang untuk mencari solusi atas persoalan ini.” Tegasnya. Dia mengungkapkan, pihaknya akan merekomendasikan surat pemanggilan tersebut melalui komisi II DPRD Sumsel dan akan melakukan rapat dengar pendapat antara PD Pasar Palembang Jaya, Disperindag Sumsel dan Wali Kota Palembang.

“jika sudah dlaksanakan maka proses selanjutnya, kamu akam merekomendasikan hal tersebut kepada Wali Kota PALembang,” politisi asal PDI perjuangan ini. Dalam pertemuan itu selain dihadoro Ketua DPRD Sumsel, turut hadir Wakil Ketua Komisi II,Budihartono Marshul dan sejumlah anggota dewan lainnnya Zulfikri Kadir, Syaiful Padli, Husni Thamrin.

Dalam kesempatan itu Cak Amir kembali mengatakan, kedatnagnnya meraka ke DPRD Sumsel dalam rangka mengguatkan permintaan perpanjangan HGB.”Sebelumnnya kami telah mengadukan persoalan HGB ke Wali Kota dan DPRD Palembang.

“tak lain, tuntutan minta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan surat perpanjangan HGU untuk 20 Tahun kedepan, dengan  nilai yang tidak mencekik pedagang tentunya.”tandas mantan anggota DPRD Sumsel ini.

Selain itu lanjut Cak Amir, pihaknya juga mendesak PD Pasar agar dapat menyesuaikan uang perpanjangan HGB tersebut berdasarakna Nillai Jual Objek Pajak (NJOP) menurut kepatutan seperti yang terjadi di Pasar 16 Baru, 24 Ilir Barat Permai (Ramayana/Hero) sebesar Rp. 4.500.000 untuk 20 tahun.

Dia menambahkan pihaknya sangat keberatan dengan aturan yang baru keluar oleh PD Pasar. Yakni beban sewa sebesar RP. 26,5 Juta bahkan ada yang sampai Rp. 40 Juta.”sedangkan penghasilan kami hanya Rp 5-10 Juta perbulan jadi darimana kami mencari sisanya. Lagian juga, dengan sistem seperti yang diedarkan PD Pasar, sama saja kami membayar sewa pertahun, bagaimana dengan sertifikat HGB kami,”harapnya.3

Disisi lain lanjut Cak Amir, pihaknya juga meminta kepda Pemerintah baik PD Pasar maupun pengelola untuk tidak menerbitkan aturan yang meresahkan pedagang sebagaimana yang terjadi dalam satu tahun terakhir.

“karena kisruh pengelolaan pasar sudah sangat mengganggu para pedagang jangan sampai kisruh ini membuat pedagang resah, kalupun ada pengelola yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan jelas tentu pedagang akan menerima,”Tukas Cak Amir.