DPRD Sumsel dan Gubernur tandatangani Rancangan Awal RPJMD 2018-2023

PLT Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, M. Yansuri bersama Gubernur Sumsel Herman Deru sepakat menandatangani rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur tahun 2018-2023 dalam rapat Rapat Paripurna LII (52) DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (7/12/2018).

Sebelum penandatanganan, Pimpinan dan Anggota DPRD Sumsel terlebih dahulu mendengarkan paparan Gubernur Sumsel soal rancangan awal RPJMD Gubernur tahun 2018-2023, dalam rapat Rapat Paripurna LII (52) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Provinsi Sumsel terhadap Rancangan Awal RPJMD Gubernur Sumsel 2018-2023.

Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M. Yansuri yang memimpin jalannya rapat paripurna mengatakan, program jangka menengah Gubernur Sumsel ini disetujui dewan, karena itu untuk kepentingan masyarakat Sumsel.

“Dewan tidak menghalangi, namun tetap melaksanakan fungsi kontrol. Nanti akan diajukan ke Mendagri. Kita ukur kemampuan. Kita sepakat dengan program Pemprov Sumsel. Selama ini Sumsel sudah bagus, kita harapkan bisa lebih bagus lagi atau minimal bisa mempertahankan prestasi yang pernah diraih,” harapnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, ada 2 permasalahan makro RPJMD 2018-2023, yakni pertama angka kemiskinan di Sumsel masih tinggi di atas nasional. Kedua, Indeks Prestasi Manusia (IPM) di Sumsel dibawah nasional, bahkan ada 14 kabupaten dan kota di bawah nasional.

“Pembangunan di Sumsel dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kita bersinergi untuk mewujudkan visi Sumsel Maju Untuk Semua, yang dituangkan dalam 5 misi,” ujarnya.

Herman Deru menuturkan, dari 5 misi yaitu pertama membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan.

Kedua, meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.

Selanjutnya, ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.

Keempat, membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta terwujudnya daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Terakhir, kelima meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untum membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan di topang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

“Salah satu program prioritas kita adalah ekonomi kerakyatan, yang sudah jelas, yakni pertanian,” katanya.

Dikatakan Herman Deru, pembangunan infrastruktur juga sangat penting. Karena harga-harga menjadi mahal jika tidak didukung dengan infrastruktur yang baik.

“Kalau transportasi macet, biaya jadi mahal. Sebagai contoh Lahat ke Palembang waktu tempuh sekarang bisa 4 jam. Dulu waktu perjalanannya tidak menentu, “ bebernya.

Selain itu, lanjut Herman Deru, untuk IPM, lebih dari 10 kabupaten dan kota di Sumsel di bawah nasional. “Itu juga butuh perhatian serius. Karena peningkatan IPM tidak hanya pada gedung dan mobiler tapi juga kualitas guru