DPRD Sumsel Dengar Penjelasan tentang Raperda Pertanggungjawaban TA 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017.

Rapat berlangsung, Rabu 11 Juli 2018, paripurna dipimpin Plt Ketua DPRD Sumsel, Ir H Uzer Effendi, MS didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Chairul S Matdiah dan M Yansuri serta dihadiri anggota DPRD Sumsel.

Dalam laporan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin yang dibacakan Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki mengatakan, berdasarkan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sejumlah aturan lainnya menyebut bahwa penyampaian raperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, setelah laporan keuangan pemda diaudit oleh BPK RI.

“Sebagaimana diketahui laporan keuangan Pemprov Sumsel telah diaudit BPK perwakilan Sumsel, telah diserahkan kepada Gubernur dan DPRD Sumsel pada paripurna sebelumnya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Ishak.

Ishak memaparkan, realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp 8,196 triliun atau 91, 97 persen dengan rincian ; pendapatan asli daerah terealisasi Rp 3,032 triliun atau 95,78 persen dari target sebesar Rp 3,165 triliun.

Pendapatan transfer terealisasi Rp 4,661 triliun atau 70,88 persen dari target Rp 5,730 triliun dan pendapatan lain-lain PAD yang sah terealisasi Rp 1,103 triliun atau 6,715 persen dari target Rp 16,428 miliar.

Sedangkan untuk realisasi dana BOS sebesar Rp 1,095 triliun dianggarkan pada pendapatan transfer pemerintah pusat, sedangkan realisasi dicatat sebagai lain-lain pendapatan yang sah. Dari sisi belanja, realisasi tahun 2017 adalah Rp 5,789 triliun atau 89,89 persen dari yang direncanakan Rp 6,440 triliun.

“Untuk belanja transfer bagi hasil pajak daerah dan bantuan keuangan terealisasi sebesar Rp 620,830 miliar atau 92,68 persen dari anggaran sebesar Rp 669,890 miliar. Sedangkan untuk konstruksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2017 sesuai uraian menunjukkan adanya silpa sebesar Rp 40,982 milliar yang akan dimanfaatkan pada APBD 2018,” katanya.

Selanjutnya disampaikan, laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun 2017 menggambarkan bahwa aset mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 22,164 triliun dari sebelumnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp15,278 triliun.

Ishak Mekki mengatakan, Pemprov Sumsel telah berupaya maksimal untuk meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan tahun 2017. “Kami juga telah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan efisiensi belanja sehingga APBD digunakan secara efektif dan efisien,” katanya.

Sementara itu Plt Ketua DPRD Sumsel Uzer Efendi mengatakan, paripurna ini merupakan tindak lanjut dari paripurna sebelumnya, 28 Mei 2018 lalu, dalam rapat paripurna istimewa. Untuk itu DPRD Sumsel telah menyerahkan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun 2017 kepada Gubernur Sumsel.

“Atas nama lembaga DPRD Sumsel kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas semua kerjasamanya, sehingga laporan keuangan ini berjalan dengan baik dan benar,” kata Uzer.