DPRD Sumsel gelar dengar pendapat dengan Pemkot Palembang terkait HGB Pasar 16

img_4382Guna menyelesaikan persoalan Pasar 16 Ilir, DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) memanggil Wali Kota Palembang Harnojoyo. Senin 26 September 2016 digelar dengar pendapat antara Walikota Palembang H Harnojoyo, pengelola Pasar 16 Ilir dan pihak terkait di ruang banggar DPRD Prov. Sumsel.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumsel H Budiarto Marsul mengatakan, beberapa waktu lalu pedagang pasar 16 Ilir Palembang ke DPRD Sumsel mengaku memiliki hak atas HGB Pasar 16 Ilir.

“Menurut info HGB mereka berakhir tanggal 2 Januari 2016, kemudian mereka ingin perpanjangan HGB tersebut. Kami belum memerikan tanggapan apa-apa atas permohonan pedagang tersebut. Kami ingin mendengar penjelasan dari Pemkot Palembang terkait status pasar 16 ilir seperti apa. Apakah HGB sudah berakhir selanjutnya setelah habis pasar 16 ilir mau diapakan dan nasib pedagang yang memberikan kontribusi pembangunan di Palembang dan Sumsel,” kata Budi mengawali rapat.

Walikota Palembang H Harnojoyo mengatakan, Pasar 16 Ilir awalnya tahun 1995 melakukan kerja sama dalam bentuk BOT dengan Prabu Makmur asal Bandar Lampung dan berakhir 2 Januari 2016. PT Prabu makmur memecah berupa sertifikat hak milik satuan rumah susun berupa HGB kepada pedang yang berakhir tanggal 2 Januari 2016. HGB dimiliki perorangan dan kelompok yang disewa kembali pedagang. Seluruh pedagang pasar 16 Ilir yang memiliki sertifikat HGB atas satuan rumah susun. Ada berapa pedang memiliki sertifikat hak milik satuan rumah susu, menyewakan kembali kios-kios mereka kepada pedang lain degan harga meningkat dan melebihi ketentuan PD Pasar.

img_4411Asisten II Pemkot Palembang, Handayani, menyampaikan bahwa di pasar 16 ada sejumlah monopoli kios dan ada yang disewakan kembali dari tarif 30 juta sampai Rp. 120 juta kepada pedagang.

Setelah mendengarkan penjelasan dan masukan dari Pemkot Palembang H Budiarto Marsul menyatakan bahwa HBG tidak bisa diperpanjang, pedagang diberikan prioritas tetap berjalan sesuai pengaturan seperti sistem sewa tahunan yang dibuat PD pasar. Untuk pengelolaan pasar, diambil alih pemkot dan diserahkan kepada PD Pasar. PD Pasar yang memprogramkan pasar ke depan supaya lebih baik.