DPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna XXVI

2Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah secara langsung membuka Rapat Paripurna XXVI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Prov Sumsel) tahun 2017 di Gedung DPRD Sumsel Jalan Kapten Arivai, Rabu 17 Maret 2017.

Pahlevi Maizano, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Prov Sumsel mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

“Berdasarkan aturan itu maka kami menggunakan hak konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi membentuk produk hukum daerah dalam hal ini Perda,” tegasnya.

Ia menyampaikan, pada sidang Paripurna ke XXVI ada perubahan legislasi yang diajukan oleh Gubernur Sumsel. Perubahan itu pada Perda No 5 tahun 2016 tentang pembentukan PT.Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api.

“Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dalam melakukan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, sehingga perlu dilakukan perubahan modal dasar dari semula sebesar Rp. 200.000.000, menjadi Rp. 157.600.000.000, serta modal yang ditempatkan dan disetor penuh Pemerintah Provinsi dan pihak lain paling sedikit sebesar Rp. 39.400.000.000 atau 25% dari modal dasar yang dapat disetor dalam bentuk uang atau barang,” jelasnya.

Disampaikannya, Selain itu Pemprov Sumsel juga mengajukan untuk melakukan pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PD PDE) menja1di Perseroan Terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang. Raperda ini sebenarnya sudah tercantum didalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, akan tetapi pada waktu itu pembahasan Raperda ini belum dapat dilaksanakan karena belum lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dibahas lebih lanjut.

Sementara Itu Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dalam penyampaiannya di Sidang Paripurna mengatakan, mengajukan dua Raperda berkaitan dengan pengembangan usaha milik daerah Prov Sumsel.

“Raperda pertama yang kami ajukan adalah perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi PT.Sumatera Selatan Energi Gemilang,” katanya.

Lanjutnya, Raperda kedua yang diajukan adalah Raperda tentang perubahan kedua Perda No 5 tahun 2016 tentang pembentukan PT.Sriwijaya Mandiri Sumstera Selatan tentang pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api.

“Kami berharap terhadap dua Raperda yang diajukan dapat dibahas dan selanjutnya mendapat persetujuan bersama guns ditetapksn menjadi Perda,” tutupnya.