DPRD Sumsel Gelar Rapurna XIII

  Rapat Paripurna XIII (13) dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH serta didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. M. Giri Ramanda N Kiemas,SE, MM, Kartika Sandra Desi, SH, dan H. Muchendi Mahzareki, SE dalam Agenda Penyampaian Laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus DPRD Provinsi Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2019, diruang Banggar. Jum’at 8 Mei 2020.

Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD mempersilahkan Para “Pansus-pansus yang telah ditunjuk sesuai bidang-bidang yakni pemerintahan, perekenomian, keuangan, pembangunan dan Kesos. Pembahasan dan penelitian yang telah diberi waktu sejak tanggal 20 April 2020 hingga 6 Mei 2020 akan di sampaikan”.

Diawali Panitia Khusus (Pansus) I Koordinator Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH bidang “Pemerintahan” yang diketuai Dr. H. Budiarto Marsul, SE, M. Si dan Wakil Ketua sebagai Pelapor Ahmad Firdaus Ishak, SE, M. Si melaporkan hal-hal penting yang terkait diantaranya :

1. Sekretariat DPRD Prov. Sumsel,
2. Inspektorat Daerah Prov. Sumsel,
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel
4. Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Prov. Sumsel,
5. Dinas Kearsipan Daerah Prov. Sumsel,
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumsel,
7. Dinas Pengembangan SDM Daerah Prov. Sumsel,
8. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel,
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumsel,
10. Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel
11. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel,
12. Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel,
14. Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel
15. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel,
16. KPID Prov. Sumsel.

Setelah melaksanakan pembahasan dan penelitian secara seksama terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2019 dengan menerima dan memahami laporan tersebut, terangnya.

Pansus I diantaranya mengharapkan agar setiap OPD perlu melakukan meningkatan kinerja dengan melakukan koordinasi antar instansi yang lebih baik serta melakukan inovasi dalam tupoksi sehari-hari.

Salah satunya meningkatkan kualitas SDM dan disiplin aparatur serta pemberdayaan dan penempatan aparatur yang profesional dan berdaya guna untuk melaksanakan tupoksinya, jelasnya

Dilanjutkan Panitia Khusus (Pansus) II Koordinator H. M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Bidang “Perekonomian” yang diketuai Abusari, SH, M. Si dan Wakil Ketua Heru Prayoga, SH dalam penyampaianya ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti yaitu difokuskan pada penilaian kinerja disetiap SKPD Pemerintahan Prov Sumsel khususnya Bidang Perekonomian, untuk itu Dinas yang terkait diantaranya :

1. Dinas Kehutanan Prov. Sumsel,
2. Dinas Koperasi dan UKM Provi Sumsel,
2. Dinas Perkebunan Prov. Sumsel,
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel,
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel,
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel,
7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumsel,
8. Dinas Perdagangan Prov. Sumsel,
9. Dinas Perindustrian Prov. Sumsel,
10. Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya telah terlaksana cukup baik, hanya didalam mendukung visi dan misi Gubernur Sumsel untuk menghasilkan pencapaian kinerja yang maksimal diperlukan dukungan anggaran yang sehat khususnya dibidang perekonomian, urainya.

Dari salah satu pembahasan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumsel setelah revitalisasi koperasi untuk akurasi data (Reformasi Koperasi) Pansus II mengapresiasi terhadap pembubaran koperasi-koperasi di Kabupaten/Kota yang tidak aktif sehingga mengakibatkan koperasi aktif di Sumsel tidak mencapai target, dengan demikian diperlukan dukungan penguatan program penumbuhan koperasi baru, jelasnya.

Dilanjutkan Panitia Khusus (Pansus) III, Koordinator Kartika Sandra Desi, SH yang diketuai H. Burlian, S. Sos, MM, Wakil ketua Andie Dinialdie, SE yang membahas tentang tugas diantaranya :
1. Kinerja Keuangan Daerah,
2. Kinerja SKPD dan BUMN Mitra kerja Pansus III

  1. Badan Pendapatan Daerah,
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
  3. Bank Sumsel Babel, 2.4. PT. Bank Prekreditan Rakyat Sumsel,
  4. Swarnadwipa Sumsel Gemilang
  5. Jamkrida Sumsel,
  6. Sumsel Energi Gemilang,
  7. Jakabaring Sport City,
  8. Sriwijaya Mandiri Sumsel,
  9. PD. Prodexim. jelasnya

Pansus III langsung memonitoring System kerja UPTB maupun BUMD Kab/Kota di Prov. Sumsel dalam hal Pembayaran Wajib Pajak dan Pelayanan Nasabah Perbankan, salah satunya berdasarkan APBD 2019 tupoksi tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik, realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 3.071 Triliun terealisasi sebesar Rp. 3.145 Triliun atau 102.40%.jelasnya.

Dilanjutkan Panitia Khusus (Pansus) IV Koordinator Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH, dibidang “Pembangunan” yang diketuai Dr. Ir. Syamsul Bahri, MM dengam Wakil Ketua M. Oktapiansyah, ST, MM yang dibacakan pelapor Ir. Holda, M. Si membahas tentang Mitra Kerja diantaranya :
1. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel,
2. Dinas Pengelolahan Sumber Daya Air Prov. Sumsel,
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel,
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel,
5. Dinas Perhubungan Prov. Sumsel,
6. Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Prov. Sumsel,
7. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel,
8. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Sumsel,
9. Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumsel,
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sumsel.

Dari LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2019, bila dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) salah satunya Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel yang dimana target Tahun 2018-2023 dimana indikator yang menjadi tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel antara lain : 1. Persentase cakupan akses Air Minum Layak,
2. Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi Layak,
3. Jumlah lingkungan ruang publik yang dilengkapi sarana dan prasarana Utilitas yang baik,
4. Persentase Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah memenuhi NSPK, jelasnya.

Dilanjutkan Pembacaan dari Panitian Khusus (Pansus) V, bidang “Kesos” Koordinator H. Muchendi Mahzarrki, SE, yang diketuai Mgs. H. Syaiful Padli, ST, MM dan Wakil Ketua Meri, S. Pd melaporkan dengan Mitra Kerja diantaranya :

  1. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel,
  2. 2. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel,
    3. Dinas Sosial Prov. Sumsel,
    4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel,
    5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel,
    6. Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Sumsel,
    7. Dinas Perpustakaan Daerah Prov. Sumsel
    8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel,
    9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dannPerlindungan Anak Prov. Sumsel,
    10. Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar Prov. Sumsel,
    11. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satu persoalan dibahas dari dinas Pendidikan yaitu mengingat tenaga guru honorer. Untuk itu Pansus V menyarankan kiranya dinas pendidikan Prov. Sumsel dapat duduk satu meja bersamabDinas Pendidikan Kabupaten dan Kota agar dapat menemukan jalan terbaik untuk mengatasi persoalan guru honorer, jelasnya.

Setelah didengarkan bersama penyampaian laporan hasil dari pembahasan dan penelitian dari kelima Pansus dewan, pada intinya beriisikan catatan-catatan strategis, saran, masukan atau koreksi terhadap berbagai program dan kegiatan penyelengaraan pemerintah.

Kepada tim perumus rekomendasi yang akan ditetapkan nantinya, kami persilahkan untuk bekerja serta mengkompilasi hasil laporan pansus-pansus tersebut serta menyiapkan dan menyampaikan rekomendasinya dalam rapat paripurna XIII (13) DPRD Prov. Sumsel pada hari Senin Tanggal18 Mei 2020 yang akan datang, jelas ketua.

Rapat Paripurna secara Teleconference atau Video conference yang diikuti oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Prov Sumsel, Kartika Sandra Desi, SH, H. Muchendi Mahzareki, SE dan Para Anggota Dewan Prov Sumsel, Gubernur Sumsel H. Herman Deru, SH, MM yang wakili Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Sumsel, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli Gubernur Sumsel dan Staf Ahli Dprd Prov. Sumsel, Kepala OPD, Para Biro Dilingkungan Pemerintahan Prov. Sumsel, Staf Khusus Gubernur Sumsel, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Partai Politik Tingkat Prov Sumsel.