DPRD Sumsel Meminta Inventarisir HTI

joncikKomisi II DPRD Sumsel meminta Dinas Kehutanan (Dishut) Sumsel dan Dinas Perkebunan (Disbun) Sumsel untuk menginventarisir perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perusahaan perkebunan yang nakal yang ikut andil dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

“Pihak perusahaan harus taat asas. Tidak boleh mereka melakukan pembukaan kebun dengan melakukan pembakaran lahan. Itu sangat tidak sesuai dengan syarat izin mereka,” kata Ketua Komisi II DPRD Sumsel H Joncik Muhammad.

Menurut dia, tidak bicara merugikan atau tidak merugikan. Jika ada asap pasti sudah merugikan masyarakat Sumsel, aspek lingkungan merugikan. Soal investor akan keluar dari Sumsel akibat masalah ini, menurut dia, investor yang baik yang taat hukum akan menanamkan investasi di Sumsel.

Pihaknya terhadap perusahaan nakal ini, maka Dishut dan Disbun harus tegas dengan perusahaan ini. Kita juga minta perusahaan nakal ini di inventarisir, kalau HGU mereka habis harus selektif betul untuk diperpanjang. Perpanjangan terhadap perusahaan yang memiliki kontribusi untuk Sumsel dan tidak nakal serta tidak menimbulkan dampak lingkungan.

Disbun dan Dishut harus melaporkan jumlah perusahaan nakal tersebut. Selain itu, pemberian izin HGU lahan harus seluruh lahan tersebut digarap karena ada indikasi perusahaan terebut hanya menggarap lahannya sebagian saja.

“Apalagi itu ada melekat hak plasma 20 sampai 25 persen. Itu wajib mereka garap dan jangan sampai lahan yang belum tergarap jadi masalah di satu sisi, harus digarap, kotek kebakaran lahan maka lahan itu susah di kontrol kalau tidak mereka garap, tapi itu tanggung jawab mereka,” katanya.

Sumber : SKH Berita Pagi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *