DPRD Sumsel Setujui Empat Raperda

LCO_3866                Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemprov Sumsel pada rapat Paripurna DPRD Sumsel, Sementara empat Raperda lainnya ditunda persetujuannya, dan diminta perpanjangan waktu pembahasan.

Keempat Raperda yang disetujui untuk kemudian menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut, yaitu Raperda tentang perubahan ke empat atas Perda nomor 8 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumsel, kemudian Raperda tentang perubahan keenam atas Perda Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumsel. Dua Raperda ini dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sumsel.

Selanjutnya, Raperda tentang Program Kuliah Gratis dan Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. Kedua Raperda ini dibahas oleh Pansus V DPRD Sumsel.

Sementara Raperda yang yang ditunda pengesahannya, yaitu Raperda tentang kawasan tanpa rokok (KTR) yang dibahas oleh Pansus II DPRD Sumsel. Kemudian, Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa, yang dibahas oleh Pansus III DPRD Sumsel. Lalu, Raperda tentang ketenagalistrikan dan Raperda Tentang Jasa Konstruksi yang dibahas oleh Pansus IV DPRD Sumsel.

Dalam laporannya, juru bicara Pansus I Kartika Sandra Desi mengatkan, untuk melengkapi referensi dan bahan kajian serta bahan perbandingan terhadap materi raperda yang dibahas, Pansus I mengadakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Penhubung Setda Provinsi Sumsel di Jakarta dan Studi Komperatif ke kantor badan Perwakilan Pemrov Lampung di Jakarta pada 25-28 Februari lalu.

“Saran kami, dengan adanya perubahan struktur organisasi, nomenklatur dan tugas pokok fungsi ini, dapat dilakukan pula dengan pemberdayaan dan penempatan aparatur yang profesional dan berdaya guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sehingga dapat berjalan efektif dan profesional dalam menjabarkan dan menunjang program Pemprov Sumsel,” ungkap Kartika.

Sementara itu, Gubernur Sumsel mengapresiasi kinerja Pansus-Pansus yang ada di DPRD Sumsel, ia pun memahami permintaan sejumlah pansus untuk memperpanjang pembahasan empat Raperda yang ditunda persetujuannya. “Kami harap keempat Raperda tersebut dapat segera dilakukan penetapannya, agar kemudian dapat memiliki payung hukum,” pungkasnya.