Dua Raperda Di kaji Secara Mendalam

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna XXXIX dengan agenda Jawaban Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)  DPRD Provinsi Sumsel terhadap pendapat Gubernur atas dua Raperda inisiatif DPRD Sumsel, Selasa 06 Februari 2018.

Adapun 2 (dua) Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Sumsel tersebut diantaranya Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Gambut.

Rapat Paripurna sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas didampingi jajaran Wakil Ketua dan Juga dihadiri anggota DPRD Sumsel dan para undangan dan kepala dinas.

Menurut Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (BP3) DPRD Sumsel. Mardiansyah, SH. I Sependapat dengan masukan pihak eksekutif yang menyarankan agar Raperda Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Gambut ini dapat dikaji secara mendalam dengan melibatkan para ahli, organisasi perangkat daerah, unit kerja, dan instansi terkait sehingga tujuan dan sara pembentukan Raperda ini dapat tercvapat dengan memperhatikan aspek kewenangan Sea lembaga/ institusi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Dengan terbentuknya Raperda ini diharapkan kita semua dapat melakukan pengawasan dan pembinaan secara lebih intensif agar kerusakan lingkungan hidup khususnya lahan gambut dapat di minimalisir,” katanya.

Mengenai Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pihaknya setuju dengan saran dan masukan yang telah diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi. Pembahasan mengenai rancangan peraturan Daerah ini akan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi dengan memperhatikan aspek kewenangan lembaga atau institusi yang berlangsung jawab di dalam pelaksanaan dan keselarasan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Raperda ini juga akan segera dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri Cq Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

“Kami telah berusaha untuk memberikan penjelasan yang terbaik. Kami juga mengharapkan kiranya terhadap hal-hal yang belum jelas terutama mengenai substansi materi muatan 2 (dua) Raperda ini dapat dibahas secara lebih mendalam bersama dinas/instansi terkait di dalam Rapat Panitia Khusus yang akan dibentuk nanti.