Fraksi DPRD Sumsel Beri Pandangan RAPBD Perubahan

IMG_9188Rapat Paripurna yang di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki dan anggota DPRD Sumsel serta Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sumsel.

Sembilan Fraksi DPRD Sumsel memberikan apresiasinya terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2015. Namun juga memberikan catatan, agar alokasi anggaran bisa dilakukan efektif.

Dalam pemandangan umum fraksi PDIP yang disampaikan Uzer Effendi, Fraksinya menilai agar pembahasan Perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun 2015, dapat memperkuat Pemerintah Daerah menuju kemandirian apalagi, apalagi target pendapatan yang berasalah dari dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam dan dana alokasi umum mengalami penurunan yang signifikan.    Maka dari itu, PDIP menilai bahwa pelaksanaan strategi pembangunan yang didasarkan atas paradigma kerakyatan, hendaknya diimbangi dengan penataan struktur sosial dan birokrasi yang baik.

Selain itu, terkait proses pembangunan yang sedang berjalan sekiranya agar pihak eksekutif dapat tepat sasaran dan tepat waktu dalam pelaksanaannya. “Fraksi kami menilai belum terjadi satu pola yang baik di dalam proses pembangunan, misalnya, terhadap kondisi jalan Prabumulih menuju Baturaja yang menurut hemat kami agar dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti perbaikannya, dan kami memohon mengusulkan nama Jalan Makmun Murod sebagai nama jalan baru yang menghubungkan antara Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menuju Kenten dan Fraksi Kami memberikan apresiasi terhadap kenaikan PAD sebesar 3,12 persen,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya Herpanto menilai ada dua prinsip dasar dalam pembahasan perubahan APBD yaitu sektor pendapatan dan sektor belanja. Prinsip pendapatan pemerintah mampu menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara luas sehingga terkumpul pendapatan sebanyak-banyaknya.

Prinsip belanja itu setiap penggunaan anggaran seefektif mungkin dan seefisien mungkin sehingga setiap anggaran pembelanjaan yang dikeluarkan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Sumsel dan memiliki multiflyer effect terhadap pertumbuhan ekonom dan sosial.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya Erawan Abizar mengatakan fraksinya sangat memahami fenomena penurunan pendapatan daerah Sumsel tahun 2015 terutama sektor penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan.

Dengan adanya penurunan atas target pendapatan daerah Sumsel pihaknya menghimbau agar Pemprov Sumsel dapat cermat dan tempat dapat melakukan penyesuaian atas belanja dengan memprioritaskan skala prioritas pendapatan.

“Fraksi kami menyarankan Pemprov Sumsel melakukan beberapa upaya dan kebijakan untuk mencari sumber-sumber pendapatan guna membiayai peningkatan pembangunan di daerah dan menghimbau kepada Pemprov Sumsel melakukan langkah kongkrit agar dana perimbangan terus diupayakan untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang,” katanya.

Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (pan) melalui juru bicaranya Rudi Apriadi kalau APBD perubahan harus efektif dan efisien dan harus di prioritaskan dan harus diawasi pelaksanaannya.

“APBD perubahan ini terjadi defisit, kami minta dalam pembahasan komisi-komisi yang dikurangi bukan program yang prioritas, tapi kurangi program yang belum prioritas dan bisa dilanjutkan di tahun 2016,” ungkapnya

Selain itu, PAN sendiri menyarankan kepada Gubernur untuk memerintahkan kepada kepala SKPD untuk pro aktif untuk menjemput dana-dana pusat dan itu harus dijadikan acuan SKPD danbagi SKPD yang mampu mendatangkan dana pusat cukup banyak diberikan reward namun bagi yang gagal harus diberikan hukuman.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *