Gara-gara Registrasi Kartu, KNCI Sumsel Demo ke DPRD

Ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Kesatuan Negara Celuler Indonesia (KNCI) Sumsel, melakukan aksi di DPRD Sumsel, Senin 2 April 2018.

KNCI atau tradisional outlet counter Hp yang ada di Sumsel mendesak kepada DPRD SUmsel, untuk menyampaikan ke pusat terkait Peraturan Menteri (PM) Kominfo no 12/2016 diubah dengan PM kominfo no 14/2017 diubah 21/2017 mengenai resgistrasi kartu perdana pra bayar, wajib dan hanya bisa diaktivasi dengan memasukan NIK dan no KK.

“Adanya peraturan menteri itu, satu persatu pedagang tradisional outlet seluler mati massal, akibat aturan registrasi 1 Nik 3 Simcard,” kata koordinator aksi sekaligus wakil ketua KNCI Sumsel, Tantowi Jauhari.

Ditambahkan sekretaris KNCI Sumsel yang juga koordinator lapangan Yosi Mariam, adanya aturan itu omzet yang ada dioutlet hp yang sebagian besar menjual kartu perdana provider menjadi anjlok, dan tidak kemungkinan timbul pengangguran baru.

“Kami pedagang outlet yang merupakan UMKM, adanya aturan itu omzet turun mencapai 50 sampai 70 persen, biasa dalam perhari kami bisa menjual 40 kartu perdana, kini hanya dibawah 20 an. Jika ini terus berlangsung, maka pedagang celulet juga akan mati,” jelasnya.

Dilanjutkan Yosi, pihaknya tidak keberatan aturan pendaftaran kartu hp itu dengan KK atau NIk KTP, tapi pengaturan jumlahnya yang tidak dibatasi.

“Kalau penggunaan KK dan KTP, kita dukung, tapi kalau lebih dari 3 maka otomatis kita sulit menjualnya. Kita minta untuk DPRD Sumsel menyikapi ke kominfo RI dan ke presiden Jokowi yang selama ini bertolak belakang dengan program jokowi yang akan memajukan UMKM,” tandasnya, seraya saat ini di Sumsel ada 2113 outlet.

Dimana dengan pembatasan itu, pihaknya yang memiliki kartu perdana kesulitan, padahal mereka selama ini yang melakukan registrasi untuk kartu perdana itu.

“Kita sudah coba, kalau saat ini mau daftar tidak bisa lagi langsung ditolak, karena kami sudah mencobanya,” tuturnya.

Pada demonstran kemudian diterima oleh komisi I DPRD Sumsel. Beberapa orang perwakilan demonstran menyampaikan aspirasinya langsung dalam audiensi yang dipimpin oleh ketua komisi I DPRD Sumsel, Budiarto Marsul.