Gubernur Sumsel sampaikan Penjelasan terharap 6 Raperda Dalam Rapat paripurna XLII

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menghadiri Rapat paripurna XLII (42) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel masa persidangan pertama tahun sidang 2018, di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin 26 Februari 2018. Sidang ini dibuka langsung Plt Ketua DPRD Sumsel H Uzer Effendi.

Dijelaskan Alex Noerdin, ke enam Raperda yang dimaksud telah disampaikan pihaknya kepada dewan beberapa waktu lalu, yakni pertama tanggal 17 Januari mengenai Raperda tentang perubahan perda Nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang. Kedua yakni mengenai Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peda Nomor 3 Tahun 2009 tentang program sekolah gratis. Kemudian yang ketiga yakni tanggal 26 Januari 2018 mengenai rancangan perda tentang perubahan kelima atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha. Selanjutnya yang keempat yaitu tanggal 26 Januari 2018 mengenai Raperda tentang pengelolaan barang milik pemerintah Provinsi Sumsel.

Kemudian yang kelima tanggal 26 Januari tahun 2018 mengenai Rancangan Perda tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus TAA. Serta yang keenam tanggal 26 Januari mengenai Raperda tentang perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang tugas belajar dan bea siswa.

“Menghadapi event Asian Games ke-18 tahun 2018 yang tinggal hitungan hari, tentu kita semua perlu menyatukan tekad dan memperkuat kebersamaan untuk menjaga dan mempertahankan situasi yang kondusif selama ini guna menyelesaikan berbagai persiapan pembangunan infrastruktur Asian Games,”Jelasnya.

“Sehubungan hal itu kita perlu melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, menggunakan perekonomian daerah antara lain dengan meningkatkan efektivitas kegiatan usaha BUMD. Mempersiapkan paket kebijakan regulasi guna mendukung percepatan penyelenggaraan operasional KEK TAA dan mengoptimalkan objek-objek penerimaan daerah sesuai kewenangan pemprov Sumsel,” paparnya.

Sementara itu, Plt Ketua DPRD Sumsel H Uzer Effendi mengatakan sesuai ketentuan pasal 110 ayat (3) huruf a angka 2 peraturan DPRD Provinsi Sumsel nomor 3 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumsel perlu disampaikan pemikiran dan tanggapan oleh para anggota dalam bentuk pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel. “Kami akan memberikan kepada masing-masing fraksi menyiapkan tanggapannya atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap ke enam Raperda Provinsi Sumsel tersebut.