Jadwal Banmus

Oktober, 2020

Recent Posts

Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Sepakat Menerima Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Palembang, Rabu 7 Oktober 2020

Komisi I, II, III, IV dan V DPRD Prov. Sumsel menyatakan memahami dan menerima Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel tahun anggaran 2020.

Sikap Komisi-komisi tersebut di disampaikan Pada Paripurna ke XVII DPRD Prov.Sumsel dengan agenda Penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Komisi-Komisi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Prov.Sumsel TA 2020.

Dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, bersama para Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; Bapak H. M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Ibu Kartika Sandra Desi, SH, dan Bapak H. Muchendi Mahzareki, SE, dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan; Bapak H. Herman Deru beserta Anggota DPRD Prov.Sumsel dan Para tamu undangan yang hadir langsung maupun Virtual.

Laporan komisi tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicara Komisi, Komisi I disampaikan oleh Bapak Dedi Siprianto, S.Kom, MM dari PDIP, laporan Komisi II disampaikan oleh Bapak Firdaus, SH dari PKS, laporan Komisi III disampaikan oleh Bapak Fathan Qoribi, ST dari PKB, laporan Komisi IV disampaikan oleh Bapak M.F. Ridho, ST., MT dari Partai Demokrat, terakhir dari Komisi V disampaikan oleh Bapak H. Fatra Radezayansyah, ST., MM dari Partai Golkar.

Setelah penyampaian laporan Komisi-komisi, dilanjutkan dengan permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna dan semua Anggota DPRD peserta rapat menyetujui Raperda perubahan APBD TA 2020 untuk di sahkan menjadi Peraturan Daerah.

Dilanjutkan prosesi Penanda tanganan Keputusan bersama DPRD Pov. Sumsel dan Gubernur Sumsel tentang persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Prov.Sumsel Tahun Anggaran 2020 oleh Ketua DPRD dan Gubernur Sumsel, dan rapat Paripurna diakhiri dengan sambutan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2020.

Gubernur Sumsel sampaikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Prov.Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2020

Palembang, 5 Oktober 2020

Gubernur Sumsel sampaikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Penjelasan Gubernur tersebut dibacakan oleh Wakil Gubernur; Bapak H. Mawardi Yahya pada Paripurna XVII yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; Bapak H. Muchendi, M. SE bersama Wakil Ketua DPRD Prov Sumsel; Bapak H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, serta diikuti oleh Anggota DPRD dan Para Undangan Secara langsung dan Virtual.

Dalam jawaban Gubernur tersebut dijelaskan beberapa hal yang menjadi pertanyaan, harapan, himbauan, kritik, saran dan dukungan, yang disampaikan oleh fraksi-fraksi melalui juru bicaranya sebagai berikut :

– Dijelaskan bahwa Pemprov.Sumsel sependapat agar pembangunan diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, pemerataan infrastruktur, dan pengembangan usaha kecil dan mengutamakan kegiatan padat karya.

– Selanjutnya Pemprov telah melakukan relokasi dan refocusing APBD TA 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 203.989.881.777,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 155.029.608.000,00 atau 75,9%.- Disampaikan bahwa penyampaian Rancangan KUA PPAS TA 2021 ke DPRD pasca TAPD melakukan pembahasan dengan OPD dalam rangka percepatan penyusunannya, mengingat adanya perubahan mekanisme perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri No.90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka akan diupayakan secepatnya disampaikan ke DPRD Prov.Sumsel.

– Terhadap harapan agar penambahan penyertaan modal untuk BUMD yang berinflikasi positif terhadap kondisi BUMN dijelaskan bahwa pemprov sumsel sesuai PP No. 54 tahun 2017 tetang BUMD, dalam pemberian penambahan penyertaan modal berdasarkan rencana Bisnis dan kajian bisnis dari tenaga ahli yang membidangi sehingga dapat memberikan kontribusi pada PAD Pemprov.Sumsel.

– Terhadap penggunaan dana pinjaman Pemprov. Sumsel melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur dijelaskan bahwa Pemprov telah memprogramkan kegiatan secara efektif dan efisien. Pinjaman sebesar Rp. 539.581.548.950,00, jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun, masa tenggang 12 (dua belas) bulan, pengembalian pinjaman dengan cara diperhitungkan langsung (pemotongan) dalam penyaluran dana transfer umum (dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil).

– Terhadap progres penanganan kemiskinan di Sumatera Selatan dijelaskan persentase kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ketahun yaitu 2018 sebesar 12,82% turun menjadi 12,56% di tahun 2019, dan kondisi pencapaian tahun 2020 diperkirakan kurang menguntungkan akibat pandemi covid-19, namum Pemprov melalui program dan kegiatan akan tetap berupaya mengurangi angka kemiskinan.

– Dijelaskan berbagai kegiatan Pemprov bagi usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak covid-19 diantaranya : Memberikan Bimtek pembuatan masker dan APD, memfasilitasi IKM menjual secara online di marketplace, memberikan fasitasi dan bimbingan kepada IKM untuk membuat IUMK melalui OSS, merekom IKM mendaftarkan HKI Merk, bekerja sama dng industri menengah dan besar untuk membeli produk IKM seperti masker, melakukan monitoring pelaksanaan protokol kesehatan sektor industri agar tetap produktif dan bebas covid-19 dan seterusnya.

Selain hal-hal tersebut diatas masih banyak lagi penjelasan terkait pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan didalam jawaban Gubernur.Selanjutnya, Setelah penyampaian jawaban dari Gubernur Sumatera Selatan rapat diskors untuk utusan fraksi-fraksi rapat dan hasilnya akan disampaikan oleh juru bicara utusan fraksi-fraksi dalam hal ini oleh ibu Ir. Holda, M.Si yang pada pokoknya menilai bahwa jawaban dan penjelasan Gubernur tersebut sudah memenuhi harapan dari fraksi-fraksi DPRD Prov.Sumsel.

Kemudian, secara teknis nanti akan dibahas dalam rapat-rapat pembahasan komisi-komisi dengan instansi terkait pada tanggal 5 s.d 7 Oktober, dan laporan hasil pembahasan komisi-komisi tersebut akan disampaikan dalam Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II yang akan datang.

Fraksi -fraksi DPRD Prov.Sumsel sampaikan Pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Palembang, 3 Oktober 2020

9 Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada lanjutan Paripurna XVII, setelah pada Jumat malam lalu Paripurna XVII dengan agenda mendengarkan Penjelasan Gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2020.

Pada Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; Bapak H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Gubernur Sumatera Selatan diwakili oleh Sekretaris Daerah; Bapak H. Nasrun Umar, dikuti Anggota DPRD dan undangan secara langsung maupun virtual.

Pemandangan umum diawali oleh Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Bapak H. Fatra Radezayansyah, ST., MM, dilanjutkan Fraksi PDIP disampaikan oleh ibu Susi Imelda Frederika, Fraksi Gerindra oleh Bapak Maliono, SH, Fraksi Demokrat disampaikan oleh Ibu Ir. Holda, M.Si, Fraksi PKB disampaikan oleh ibu Dra. Hj. Nilawati, Fraksi Partai Nasdem disampaikan oleh Bapak Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM, Fraksi PKS disampaikan oleh Bapak Firdaus SH, Fraksi PAN disampaikan oleh Bapak Abusari H. Burlian, M.Si, Fraksi Hanura Perindo disampaikan oleh Bapak H.Ali Imron, SE., M.Si.

Pada pemandangan umum masing-masing fraksi tersebut menyoroti isue kesejahteraan masyarakat, seperti harapan pembangunan yang harus diarahkan kepada pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan insfrastruktur dan pengembangan usaha kecil serta penanggulangan dampak ekonomi pandemi covid 19. Serta harapan kegiatan pembangunan lebih diutamakan untuk kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Senada fraksi menyoroti dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berharap penggunaanya harus efektif dan efisien, dan Penyertaan modal bagi BUMD harus membuat BUMD sehat dan meningkatkan kontribusi bagi PAD, Serta mengingatkan agar keterlambatan pembahasan APBD seperti tahun lalu jangan sampai terjadi lagi pada pembahasan APBD tahun 2021. Disamping hal-hal itu juga diangkat isue terkait bidang kesehatan, infrastruktur, pemerintahan dan lain sebagainya.

Setelah penyampaian pemandangan umum Fraksi – fraksi tersebut sidang paripurna XVII di skors dan akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan/jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi.

DPRD dan Gubernur Sumsel Sepakati KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Palembang, 2 Oktober 2020

Dengan telah selesainya pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD Prov. Sumsel T.A 2020 pada Komisi-Komisi, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumsel, Selanjutnya digelar Rapat Paripurna XVI (16) dengan agenda penanda tanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Prov.Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dilanjutkan dengan Rapat Paripurna XVII (17) Pembicaraan Tingkat I; dengan Agenda, Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel tahun Anggaran 2020.

Pada Sambutan Ketua DPRD Prov.Sumsel; ibu Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH pada Rapat Paripurna XVI (16) dan Penjelasan Gubernur Sumsel; Bapak H. Herman Deru pada Rapat Paripurna XVII (17), senada keduanya menjelaskan terkait Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2020.

Dijelaskan, pada nota kesepakatan telah disepakati Rancangan Perubahan APBD Prov.Sumsel sebesar Rp. 10.782.004.726.404,70 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 125.753.591.581,40 atau 1,18% bila dibandingkan dengan APBD TA 2020 sebesar Rp. 10.656.251.134.823,30.

Pada perubahan APBD TA 2020 ini disusun berdasarkan prioritas pembangunan Prov.Sumsel dan percepatan penanganan dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan akibat pandemic Covid – 19, dengan melakukan penyesuaian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan, dengan konstruksi:

A. Pendapatan : Semula sebesar Rp.10.355.399.024.137,00 menjadi sebesar Rp. 9.892.997.310.524,10 berkurang sebesar Rp. 462.401.713.612,90 atau 4,47%. Dengan Rincian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berkurang 11,5% : Semula Rp.4.051.157.668.289,00 menjadi Rp. 3.585.173.474.047,10

2. Dana Perimbangan berkurang 0,07% : Semula Rp. 6.238.603.629.984,00 menjadi Rp. 6.234.368.422.477,00

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah 11,91%. : Semula Rp. 65.637.725.864,00 menjadi 6.234.368.422.477,00

B. Belanja : Semula Sebesar Rp. 10.541.651.134.823,30 menjadi sebesar Rp. 10. 662.889.824.852,70 bertambah sebesar Rp. 121.238.690.029,40 atau 1,15%. Dengan rincian

1. Belanja Tidak Langsung bertambah 3,13%, Semula Rp. 6.537.011.918.748,30 menjadi Rp.741.381.082.739,47

2. Belanja Langsung berkurang 2,08%. , semula Rp. 4.004.639.216.075,00 menjadi Rp. 3.921.508.742.113,23

C. Pembiayaan : secara rinci dijelaskan,

1. Penerimaan Pembiayaan bertambah 195,50%, Semula Rp. 300.852.110.686,30 menjadi Rp. 889.007.415.880,60 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan pinjaman daerah.

2. Pengeluaran pembiayaan bertambah 3,94%. ,semula Rp. 114.600.000.000,00 menjadi Rp. 119.114.901.552,00

Setelah Penjelasan Gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2020. Paripurna XVII di skors untuk selanjunya diberikan waktu bagi fraksi-fraksi untuk rapat, yang hasilnya akan disampaikan pada paripurna XVII dengan agenda Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2020.

Peringati Hari Ulang Tahun TNI ke–75, Ketua DPRD Prov.Sumsel Ikuti Upacara Ziarah Nasional di TMP Ksatria Ksetra Siguntang Palembang

Palembang, 2 Oktober 2020

Ketua DPRD Prov. Sumsel, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH. bersama Forkopimda Sumatera Selatan mengikuti Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ksatria Ksetra Siguntang Palembang, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-75.

Upacara Tabur Bunga ini ditandai dengan meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang Palembang oleh Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi, dan dilanjutkan dengan kegiatan menabur bunga yang diikuti oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Wakil Gubernur Sumsel, Bapak Ir. H. Mawardi Yahya, Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S, M.M., dan seluruh rombongan ziarah ke masing-masing tempat pemakaman.

Upacara Ziarah Nasional ke makam pahlawan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT TNI ke-75 yang bertujuan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa, serta sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan kepada para Pahlawan Kusuma Bangsa yang telah gugur mendahului kita demi membela Bangsa dan Negara yang kita cintai.

Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Prov. Sumsel Bahas APBD Perubahan 2020

Palembang, Kamis 1 Oktober 2020

Melaksanakan Fungsi Anggaran, DPRD Prov.Sumsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas APBD Perubahan tahun Anggaran 2020.

Bertempat di Ruang rapat Badan Anggaran, dipimpin oleh Ketua DPRD Prov.Sumsel; Ibu Hj. RA. Anita Noeringhati, SH.MH, Wakil-Wakil Ketua bersama Ketua TAPD; Bapak H. Nasrun Umar, Rapat konsultasi Komisi-komisi dengan Badan Anggaran bersama TAPD Provinsi Sumatera Selatan berlangsung tertib, Rapat ini dimaksud untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD Prov. Sumsel T.A 2020.

Setelah Rapat tersebut, dilanjutkan Rapat Badan Anggaran DPRD Prov.Sumsel dengan TAPD Prov.Sumsel yang juga membahas KUA dan PPAS Perubahan APBD Prov. Sumsel T.A 2020.

Dengan selesainya pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD Prov. Sumsel T.A 2020 bersama TAPD Prov.Sumsel ini, maka akan digelar Rapat Paripurna XVI (16) dengan agenda penanda tanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Prov.Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rapat Paripurna XVII (17) Pembicaraan Tingkat I; dengan Agenda, Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2020.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Palembang, 1 Oktober 2020

Ketua DPRD Prov. Sumsel, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH. mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020 secara virtual bertempat di Griya Agung Palembang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Prov. Sumsel.

Upacara yang diikuti secara virtual itu dimulai pukul 07.30 WIB, dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur, sebagai tempat bersejarah peristiwa Gerakan 30 September/PKI atau Gestapu (Gerakan september tiga puluh).

Di dalam upaya mengenang peristiwa tersebut, maka setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila.

Paripurna Penyampaian laporan hasil Pansus; 2 Raperda disetujui, 1 Raperda diperpanjang waktu pembahasan

Palembang, Senin 28 September 2020

2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disetujui oleh DPRD Prov.Sumsel dan 1 (satu) Raperda diperpanjang waktu pembahasannya, hal ini berdasarkan hasil penelitian Pansus-pansus (Panitia Khusus) yang dilaporkan pada Paripurna XV (15) dengan Agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus terhadap 3 Raperda Provinsi Sumatera Selatan hari ini (28/9), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Ibu Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH, bersama Gubernur Sumsel; Bapak H. Herman Deru serta Para Wakil Ketua DPRD; Bapak H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Ibu Kartika Sandra Desi, SH, dan Bapak H. Muchendi. M, SE.

2 Raperda yang disetujui itu adalah Raperda tentang pembentukan BUMD Agribisnis yang dibahas Pansus I dan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan yang dibahas Pansus III, sedangkan 1 Raperda yang belum dapat diambil keputusan/Kesimpulan dan diperpanjang waktu pembahasannya yaitu Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Prodexim menjadi Perseroan daerah (Perseroda) Prodexim yang dibahas Pansus II.

Perpanjangan Waktu Pembahasan Raperda tersebut dikarenakan pihak PD Prodexim belum memberikan informasi data faktual yang sangat dibutuhkan dalam membahas Raperda ini. Pansus-pansus yang membahas 3 (tiga) Raperda Prov.Sumsel itu sendiri telah membahas 3 (tiga) Raperda Prov.Sumsel bersama mitra dari tanggal 14 hingga 25 September.

Dalam paripurna hari ini, laporan Pansus I dilaporkan oleh Bapak Azmi Shofix, SR., SIP, Pansus II dilaporkan oleh Bapak Muhammad Yaser, SE, dan Pansus III dilaporkan oleh Bapak Prima Salam, SH.

Setelah pembacaan Laporan Pansus oleh para Pelapor dan Persetujuan secara lisan dari Para anggota DPRD Prov.Sumsel, Selanjutnya digelar prosesi penandatangan keputusan bersama antara DPRD Prov.Sumsel dan Gubernur Sumsel tentang persetujuan 2 Raperda menjadi Perda dan perpanjangan waktu pembahasan 1 Raperda yang telah dijelaskan sebelumnya.

Setelah penandatanganan Keputusan bersama itu, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan kesimpulan dan Pendapat Akhir yang pada intinya yaitu: a. sepakat untuk memberikan persetujuan bersama terhadap 2 Raperda sebagai mana dijelaskan sebelumnya dan b. Memberikan perpanjangan waktu pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Prodexim menjadi Perseroda Prodexim.

Peringati Hari Tani Nasional tahun 2020, Aliansi BEM Se-Sumatera Selatan bersama Ormas Lainnya suarakan 4 (Empat) tuntutan ke DPRD Prov.Sumsel

Kamis, 24 September 2020

Memperingati hari tani nasional tahun 2020, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se- Sumatera Selatan bersama organisasi masa lainnya, seperti Aliansi Gada Sriwijaya, Aliansi Gertak, Satuan Tani Pembaharu Ogan Ilir (SATPOL) dan Serikat Tani Nasional (STN) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Depan Gedung DPRD Prov.Sumsel.

Para pengunjuk Rasa diterima oleh Kasubbag Aspirasi dan Pelayanan Masyarakat; Ibu Selvia Riana, SH, M.Si didampingi staf Sekretariat DPRD Prov.Sumsel lainnnya, Koordinator BEM Se Sumsel ; Saudara Bagas Pratama dalam unjuk rasa itu menyampaikan beberapa poin tuntutan, yaitu:

  1. Optimalkan Hilirisasi Hasil Pertanian di Sumatera Selatan
  2. Ciptakan Stabilitas harga komoditas tani
  3. Stop Kriminalitas Petani serta berikan jaminan keamanan petani di Sumatera Selatan
  4. Tuntaskan Konflik Agraria yang merugikan petani

Menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa, Kasubbag Aspirasi dan Pelayanan Masyarakat menyampaikan apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa akan disampaikan kepada pimpinan dan akan diteruskan ke Komisi yang membidangi. Setelah berorasi dan tuntutannya ditanggapi, masa membubarkan diri secara tertib.

Fraksi – fraksi DPRD Prov. Sumsel Mengapresiasi dan Menyetujui 3 (Tiga) Raperda Prov. Sumsel

Palembang, 21 September 2020

9 Fraksi DPRD Prov. Sumsel Mengapresiasi dan Menyetujui 3 (Tiga) Raperda Prov. Sumsel, Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna XV DPRD Prov. Sumsel dengan agenda penyampaian pendapat akhir terhadap jawaban Gubernur Sumatera Selatan mengenai 3 Raperda Provinsi Sumatera Selatan.

Rapat ini merupakan kelanjutan dari jawaban Gubernur terhadap 3 (tiga) Raperda yang sebelumnya telah disampaikan pada Rapat Paripurna XV DPRD Prov.Sumsel pada tanggal 14 september yang lalu.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan; Bapak H. Muchendi M, SE itu Gubernur Sumsel diwakili oleh Sekretaris Daerah Prov. Sumsel; Bapak H. Nasrun Umar, Rapat ini diikuti oleh perwakilan dari tiap Fraksi DPRD Prov. Sumsel dan para undangan secara langsung dan Virtual.

Dalam Rapat Paripurna XV Lanjutan itu, disampaikan Pendapat Akhir dari tiap-tiap Fraksi DPRD Prov. Sumsel, Secara umum setiap fraksi menyetujui adanya BUMD Agribisnis dan berharap dalam prakteknya nanti memenuhi tata kelola yang baik dan sesuai regulasi peraturan yang ada, dikelola professional serta mampu meningkatkan produksi pertanian dan memajukan sektor pertanian.

Selanjutnya, Terkait Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi Perseroan daerah Prodexim, Fraksi-fraksi menyambut baik adanya perubahan ini dan berharap nantinya Perseroda ini dapat dikelola dengan baik serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak membebani APBD.

Terakhir, mengenai Raperda Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, secara umum semua fraksi mendukung adanya digitalisasi perpustakaan yang memang sesuai dengan zamannya, utamanya bagi generasi millennial.

Adapun secara rinci Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel sebagai berikut:

Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Bapak Ersangkut, S.Psi,

Fraksi Partai Golkar mengungkapkan bahwa Golkar menyutujui ketiga Raperda dan mengharapkan dapat memperoleh hasil yang baik, yang berguna bagi Pemprov Sumsel.

Fraksi PDIP disampaikan oleh Bapak Dedi Siprianto, S.Kom, MM,

Fraksi PDIP mengungkapkan bahwa PDIP memberikan apresiasi yang positif mengenai ketiga Raperda.

Fraksi Gerindra disampaikan oleh Bapak Maliono, SH.

Fraksi Partai Gerindra mengungkapkan bahwa Gerindra pengapresiasi serta menyambut dengan baik jawaban dari Gubernur mengenai 3 Raperda.

Fraksi Demokrat disampaikan oleh Bapak Ir. M. Kanoviyandri

Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan bahwa Demokrat menyetujui jawaban dari Gubernur dengan harapan ketiga Raperda ini diperhatikan dengan baik agar hasilnya akan lebih baik.

Fraksi PKB disampaikan oleh Bapak M. Oktafiansyah, ST., MM

Fraksi Partai PKB mengungkapkan bahwa PKB memahami jawaban dari Gubernur dan mendukung tiga Raperda tersebut.

Fraksi Partai Nasdem disampaikan oleh Bapak Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM

Fraksi Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Nasdem menyetujui dan menerima tiga Raperda dengan harapan dapat berjalan dengan baik.

Fraksi PKS disampaikan oleh Bapak Firdaus, SH

Fraksi Partai PKS mengungkapkan bahwa PKS menyetujui jawaban yang diberikan gubernur dengan catatan mempertahankan pandangan strategis yang di sampaikan oleh Fraksi PKS.

Fraksi PAN disampaikan oleh Bapak Abusari H. Burlian, M.Si
Fraks PAN Menyampaikan laporan pendapat akhirnya secara tertulis.

Fraksi Hanura-Perindo disampikan oleh Bapak Ahmad Firdaus Ishak, SE., M.Si

Fraksi Partai Hanura-Perindo mengungkapkan bahwa Hanura-Perindo dapat memahami, menerima, menyetujui dan berharap agar tiga Raperda disosialisasikan kepada masyarakat serta berharap agar tiga Raperda dapat memberikan manfaat yang besar bagi Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah Pembacaan Pendapat akhir Fraksi oleh Masing-masing juru bicara, Rapat paripurna di skors untuk dilanjutkan pada Senin pekan depan (28/9) dengan Agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus terhadap 3 Raperda Provinsi Sumatera Selatan.

Bahas Raperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Pansus III DPRD Prov.Sumsel Kunker Ke Prov. Lampung

Lampung, 15-18 September 2020

Dipimpin oleh Ketua Pansus III; Bapak Drs. H. A. Gani Subit., MM bersama Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel Bapak H. Muchendi, M.SE, Wakil Ketua Pansus III; Ibu Dra. Hj. Nilawati dan Bapak/Ibu Anggota Pansus III.

Rombongan Pansus III diterima oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Lampung; Ibu Siti Fajariyah, SH, MH, di dampingi Pustakawan; Ibu Nella, Kunjungan ini adalah sarana bertukar informasi dalam proses pembuatan Perda dan penerapan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Perpustakaan.

Pertemuan yang diadakan terbatas dengan standar Protokol kesehatan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Dinas Perpustakaan Kearsipan Prov. Lampung.

Dalam pertemuan tersebut didapat informasi bahwa Prov.Lampung sudah memiliki Perda yang berhubungan dengan Perpustakaan yaitu Perda Prov. Lampung Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Perda Prov. Lampung Nomor 17 tahun 2019 tentang Budaya Literasi. Perda ini sebagai Payung hukum program Smart Village yang didalamnya ada program Perpustakaan Desa yang mencakup alokasi anggaran untuk program tersebut.

Dalam dialog Bapak Mgs. H. Syaiful Padli, ST, MM menekankan Perpustakaan menjadi salah satu sarana atau institusi sosial yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat didaerah, literatur mengenai teknis budidaya/ternak dan panduan-panduan lain yang bisa didapat di perpustakaan desa, diharapkan mampu menjadi faktor dalam upaya mempercepat pencapaian RPJMD Prov.Sumsel bidang kesejahteraan, Senada Bapak H.A Syarnubi, SP, MM berharap menekankan pada Bagimana Perda mampu memotivasi masyarakat agar gemar membaca, Sebagai Penutup Bapak H. Muchendi, M. SE menekankan pada digitalisasi perpustakaan yang memang harus dudukung serta dibuat peraturannya sesuai perkembangan zaman.

Bahas Raperda tentang perubahan bentuk badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Prodexim menjadi Perusahan Perseroan Daerah (Perseroda) Prodexim, Pansus II Kunker ke PT. Jamkrida Jawa Barat

Rabu 16 September 2020

Pansus II DPRD Prov. Sumsel melaksanakan kunjungan kerja ke PT. Jamkrida Jawa Barat (Jabar), kunjungan dilaksanakan dalam rangka Studi Banding terhadap Raperda tentang perubahan bentuk badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Prodexim menjadi Perusahan Perseroan Daerah (Perseroda) Prodexim.

Kunjungan Pansus II DPRD Sumsel, dipimpin oleh Ketua Pansus II DPRD Prov. Sumsel, Ibu Hj, Tina Malinda, SE, M.Si, bersama Wakil ketua Pansus II DPRD Prov. Sumsel Bapak Muhammad Yaser, SE dan dihadiri oleh seluruh anggota Pansus II DPRD Prov. Sumsel, yang diterima oleh Bapak Wawan Setiawan Kepala Divisi Penjaminan PT. Jamkrida Jabar di ruang Rapat Jamkrida Jabar.

Ketua Pansus II DPRD Prov. Sumsel Ibu Hj. Tina Malinda, SE, M.Si, menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja ini dalam rangka studi banding untuk mencari informasi dalam rangka penyusunan Raperda Perubahan PD Prodexim ke Perseroda Prodexim, dan diharapkan dengan adanya Perda tersebut Perseroda Prodexim akan jadi lebih baik kedepannya.

Selanjutnya Bapak Wawan Setiawan Kepala Divisi Penjaminan PT. Jamkrida Jabar menyambut baik kunjungan Pansus II DPRD Prov. Sumsel dan menjelaskan perubahan PD Jamkrida Jabar menjadi PT. Jamkrida Jabar dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Raperda yang sedang dibahas Pansus II DPRD Sumsel. Setelah dirasa cukup bertukar informasi, diakhir kunjungan PT Jamkrida dan Pansus II DPRD Sumsel bertukar cinderamata dan berphoto bersama.

Bahas Raperda pembentukan BUMD Agribisnis, Pansus I DPRD Prov. Sumsel kunjungan kerja Ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Lampung

Lampung, 15-18 September 2020

Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan BUMD Agribisnis, Pimpinan dan Anggota Pansus l DPRD Prov sumsel melakukan Kunjungan kerja Ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Lampung.

Rombongan Pansus I dipimpin Ketua Pansus; Bapak H. Ali Imron, SE. MSi, bersama Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel Bapak H. M. Giri Ramandha N. Kiemas, SE. MM, yang diterima oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertaniandan dan Tanaman Holtikultura Prov. Lampung Bapak Ir. Indriatmoko.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pertanian dan tanaman Holtikultura Provinsi Lampung, Ketua Pansus l menjelaskan bahwa kunker tsb untuk mencari informasi sehubungan pembahasan Raperda pembentukan BUMD Agribisnis yang sedang dibahas oleh Pansus l DPRD Prov Sumsel.

Selanjutnya, Bapak Indriatmoko memaparkan beberapa tanaman komoditi pertanian dilampung antara lain padi, jagung, ubi kayu, tebu, yang termasuk terbesar produksinya dan hal-hal lain yang menjadi Informasi penting bagi pembahasan Raperda Pembentukan BUMD Agribisnis.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel Bapak H. M. Giri Ramandha N. Kiemas, SE. MM mengharapkan dengan terbentuknya Perda BUMD Agribisnis tsb diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan Petani Hortikultura di Prov. Sumsel, dan para petani akan terlindungi dari gejolak harga pasar yang pada akhirnya ekonomi masyarakat petani semakin meningkat.

Koordinasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Ketua DPRD Prov. Sumsel Kunjungan ke Prov. Lampung.

Lampung, 17 September 2020

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH. melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Kedatangan Ketua DPRD Prov. Sumsel diterima oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Lampung, Ibu Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos., Kabag BUMD Biro Perekonomian Prov. Lampung, Ibu Rinfayanti, SE., MT., dan Kasubbid Evaluasi APBD BPKAD Prov. Lampung, Bapak Nurul Fajri, S.Sos., MT.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi tentang strategi Daerah dalam membangkitkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, terutama di Daerah yang terdampak langsung.

Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Prov.Lampung bahwa dalam mendongkrak perekonomian, Lampung melakukan delapan strategi atau program pemulihan ekonomi pasca Covid-19, di antaranya:

  1. Penguatan Kesehatan,
  2. Penguatan Program Perlindungan Sosial,
  3. Akselerasi Investasi,
  4. Pembangunan Pertanian
  5. Pemulihan Industri, Perdagangan, dan UMKM,
  6. Pemulihan Sektor Pariwisata,
  7. Pembangunan SDM, dan
  8. Pembangunan Infrastruktur.

Selanjutnya, Pemprov Lampung juga telah mengeluarkan Pergub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produkif dan Aman (AKB-M2PA) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak 30 Juli 2020. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi Pandemi Covid-19 dan mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Prov. Sumsel menyambut baik dan mengapresiasi strategi yang diunggulkan Provinsi Lampung, dan apa yang menjadi program strategis oleh Provinsi Lampung dalam membangkitkan perekonomian ini bisa menjadi masukan bagi DPRD Prov. Sumsel dalam APBD Perubahan nanti.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Prov. Sumsel, kunjungan kerja ke Dinas PU Perkim (Perumahan dan Permukiman) Provinsi Jawa Barat

Bandung, 14-17 September 2020

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Prov. Sumsel, yang dipimpin Ketua Komisi; Bapak Muhammad F. Ridho, ST., MT., melakukan kunjungan kerja ke Dinas PU Perkim (Perumahan dan Permukiman) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terkait bidang tugas komisi IV yaitu bidang pembangunan dan Infrastruktur.

Bertempat di ruang rapat Dinas PU Perkim Prov. Jabar, Rombongan Komisi IV diterima oleh jajaran pejabat Dinas PU Perkim (Perumahan dan Permukiman) Provinsi Jawa Barat.

Dari kunjungan tersebut, didapat informasi mengenai program bedah rumah, dalam bentuk bantuan sosial (bansos) Gubernur yang dananya bersumber dari APBD. Bedah rumah adalah program Pemerintah Pusat (APBN), yang bersinergi dengan Anggota DPR RI dalam bentuk aspirasi wakil rakyat.

Dari kunjungan ini, nantinya Komisi IV DPRD Prov. Sumsel akan mengusulkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, untuk bisa membuat program bedah rumah, agar makin banyak masyarakat dari keluarga miskin bisa tinggal di rumah yang layak. Serta berharap nantinya ada landasan hukum yang jelas dalam peruntukan dana bagi bedah rumah itu, dan bisa diterapkan pada anggaran APBD 2021 mendatang.

Lebih lanjut, Komisi IV DPRD Prov. Sumsel memastikan akan ikut mengawal alokasi dana dimaksud dalam APBD, sehingga program rumah layak huni dapat terwujud. “Kami akan meminta kepada Pemprov agar rumah layak huni dapat dicantumkan dalam APBD, dan kami akan menargetkan sasarannya ke Dapil masing-masing, serta kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai upaya penurunan tingkat kemiskinan. Khususnya percepatan pemerataan peningkatan derajat kehidupan masyarakat di kawasan pelosok,” Ungkap Ketua Komisi IV DPRD Prov. Sumsel.