Lima pansus DPRD Sumsel sampaikan hasil pembahasan LKPJ Gubernur

1Lima pansus di DPRD Sumsel menyampaikan laporan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2016. Laporan disampaikan pada Rapat Paripurna XXIV, Rabu 19 April 2017.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas,SE.,MM didampingi wakil-wakil Ketua serta dihadiri Gubernur Sumsel H.Alex Noerdin beserta jajarannya dan anggota DPRD Sumsel.

Dalam Rapat tersebut Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel tahun 2016 itu disampaikan masing-masing juru bicara Pansus. Juru bicara Pansus I DPRD Prov Sumsel Ridwan, SE mengatakan dengan memperhatikan kinerja yang telah dicapai pemerintah, maka pihaknya merekomendasikan agar aset pemprov yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pada saat diserah terimakan kepada pemprov harus telah selesai appraisal.

Juru bicara Pansus II DPRD Prov Sumsel Hj.Meilinda S.Sos mengatakan berdasarkan hasil penelitian Pansus II terhadap LKPJ Gubernur, maka pihaknya menyatakan dapat memahami LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2016. Khusus untuk Dinas Perkebunan, dewan menyarankan agar pemprov terus melakukan revitalisasi kebun milik rakyat dan memperbanyak program bibit karet.

Juru bicara Pansus III DPRD Prov Sumsel Srikandi Ningsih mengatakan Pansus III ini menyoroti masalah kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan yang dulunya bernama Dispenda, pada tahun 2016 belum bisa nerealisasikan target pencapaian pajak kendaraan, pansus meminta Gubernur dapat meningkatkan SDM aparatur di Bidang Pengelolaan Pendapatan.

Pada kesempatan yang sama, pada Pansus IV yang dibicarakan Meriadi SH M.Si mengharapkan kepada Gubernur agar Kepala Dinas atau Badan dapat hadir pada rapat dengar pendapat, karena pada saat rapat dengar pendapat membahas LKPJ Gubenur masih ada kepala dinas yang tidak hadir, Pansus IV juga meminta agar dievaluasi lagi izin layak kendaraan untuk menekan tingginya angka kecelakaan.3

Terakhir pansus V dalam laporannya dibacakan Ardhani Awam mengharapkan agar Dinas Pendidikan Sumsel untuk duduk satu meja membahas dan menyelesaikan permasalahan perpindahan kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

Sementara itu Katua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda mengatakan dalam pembahasan LKPJ ini, DPRD Sumsel hanya menerima laporan, kemudian melakukan pembahasan dan penelitian lebih mendalam. Nah hasil pembahasan tersebut disampaikan kembali kepada Gubernur untuk diperbaiki agar APBD berikutnya lebih sempurna lagi.