Pansus DPRD Sumsel Sampaikan Laporan Hasil Penelitian 6 Raperda

                Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan hasil pembahasan dan penelitian terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemprov Sumsel dalam rapat paripurna XLII yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel Selasa 3 April 2018.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Chairul S Matdiah, Ir Uzer Effendi, M Yansuri S.Ip dan dihadiri Gubernur Sumsel H Alex Noerdin.

Kelima Pansus membahas masing-masing Raperda, Pansus I membahas Raperda tentang pedoman dan pengelolaan barang milik daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pansus II membahas Raperda tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah kawasan ekonomi khusus tanjung api api, Pansus III membahas Raperda tentang perubahan kelima atas perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Lalu pansus IV membahas Raperda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan badan hukum perusahaan daerah pertambangan dan energi (PDPDE) menjadi perseroan terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang dan Pansus V yang membahas raeprda tentang perubahan atas perda nomor17 tahun 2010 tentang tugas belajar dan beasiswa dan Raperda tentang perubahan atas perda nomor 3 tahun 2009 tentang program sekolah gratis.

Dari 5 Pansus, pansus 4 meminta penambahan waktu penelitian dan pembahasan raperda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan badan perusahaan daerah pertambangan dan energi (PDPDE) menjadi perseroan terbatas Sumatera Selatan energi gemilang.

“Pansus 4 memandang perlu adanya penambahan waktu untuk membahas Raperda ini, seperti pada judul Raperda, pansus 4 menilai masih perlu dikonsultasikan kembali ke Mendagri karena pansus 4 memiliki argumen yang kuat terkait apakah masih menggunakan kata perubahan pada judul raperda. Selain itu pansus 4 menilai raperda ini perlu direvisi kembali mengingat raperda ini jangan sampai merugikan bagi pemerintah provinsi itu sendiri,” jelas juru bicara pansus 4 M, Subhan, SE.

Sementara, pansus 1 dapat menyepakati dan menyetujui raperda tentang pedoman dan pengelolaan barang milik daerah provinsi Sumatera selatan menjadi perda dan mengharapkan dengan adanya perda ini dapat menjadi pedoman untuk menjaga aset provinsi Sumsel,” ucap juru bicara pansus I Lindawati Syaropi SH, MH.

Hasil pembahasan dan penelitian disepakati dalam penandatanganan keputusan bersama DPRD Sumsel.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna XLIV dengan agenda penyampaian pokok-pokok pikir DPRD Sumsel terhadap hasil reses dari 10 daerah pemilihan DPRD Sumsel yang dilaksanakan pada 27 maret hingga 1 april 2018 lalu.