Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP), dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia)atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2015.
LHP BPK RI ini diserahkan langsung Anggota V Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI, Bambang Pamungkas, kepada Ketua DPRD Sumsel. M Giri Ramanda ddan Gubernur Sumsel. Alex Noerdin. Hadir dalam kesempatan ini Wakil Gubernur Sumsel. Ishak Mekki. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel. I Gede Kastawa, serta para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilingkungan Pemprov Sumsel.
Opini ini diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa X DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2015 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel. Senin, 6 Juni 2016.
Dalam laporannya, Bambang Pamungkas mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun 2015 mendapat Predikat WTP. Menurutnya, hal ini bukan berarti pengelolaan keuangan sudah sepenuhnya bebas dari kepatuhan Perundang-undangan, melainkan harus terus ditingkatkan kedepannya karena Opini yang diberikan bukan hanya tanggungjawab kepala daerah saja melainkan seluruh SKPD.
“BPK RI sangat ,enghargai u[aya pemerintah Provinsi Sumsel yang telah mengupayakan untuk dapat memperoleh opini WTP ini”, katanya Bambang.
Semetara itu Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengaku terharu dengan opini WTP yang kembali diterima Sumsel. Menurutnya, pretasi ini diraih berkat kerja keras semua pihak terutama Kepala BPK AD Laonma PL Tobing.
“Kedepan langkah kita akan jauh lebih berat untuk kembali mandapatkan predikat WTP, selain karena menggunakan system akuntansi berbasis Akrual, jumlah anggaran juga terus d
ilakukan pemangkasan, akan lebih sulit mempertahankan dari pada merebut Predikat WTP”, kata Alex.
Sedangkan Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda mengatakan, hasil pemeriksaan BPK RI merupakan identifikasi masalah, analisis dan evaluasi atas pengelolaan keuangan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan kendala informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, dalam rangka mewujudkan Sumsel bersih.