Warga minta jalan BK 0-16 segera diperbaiki

1  Meskipun telah berkali-kali disampaikan, namun kondisi jalan Provinsi dari BK 0 hingga BK 16 tidak kunjung membaik. Untuk itu pada reses tahap III tahun 2016 ini. Warga kabupaten OKU Timur masih mengekuhkan masalah infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten tersebut.

Selain itu warga juga meminta agar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak distop. Rombongan dapil IV yang melakukan reses tahap III tahun 2016 ini adalah H.Syarnubi SP,MM selaku koordinator dnegan anggota H.Mirzan Ikbal.SE, Efrans Effendi.SH, Hj Meilinda, S.Sos dan Hj.Nilawati.

Koordinator dapil IV H.A Syarnubi,SP.,MM mengatakan, pada reses kali ini rombongan dapil IV melakukan dialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, Camat, Kapolsek, Danramil, KUA, Kades dan jajaran yang ada di Kecamatan Buay Madang aspirasi yang disampaikan warga masih sama yakni minta perbaikan dan pelebaran jalan dari BK 0-BK 10, yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan membahayakan.

“warga minta jalan ini benar-benar diperbaiki, bukan hanya tambal sulam seperti sebelumnya,”katanya. Selain itu, lanjut Syarnubi, warga juga minta Jembatan Gunung Batu yang putus juga diperbaiki. Karena ini merupakan jalan yang paling cepat dan aman menuju Palembang.

Selama proses perbaikan warga minta dibuatkan jembatan darurat yang bisa digunakan untuk sementara waktu. Sedangkan dikurungan nyawa, Ketua adat minta tunjangan untuk tokoh adat atau pembina adat, hal ini penting untuk melestarikan adat yang ada . selain itu warga Desa Kandis Kurungan Nyawa minta jembatan antara Desa Kurungan Nyawa menuju Sukaraja dibangun baru, serta minta dibuatkan irigasi, karena ada ratusan ha lahan yang bisa dimanfaatkan bila ada irigasi.

Sedangkan di Jaya Pura, warga minta perbaiki jalan kabupaten, pembangunan jembatan didesa Mendah, minta tangani masalah keamanan, serta minta agar TPP bagi PNS setempat tidak dihapus, karena TPP itu sangat bearti bagi pegawai.

“Untuk perusahaan yang ada di OKUT, warga minta dengan membantu mempertanyakan CSR dari pe2rusahaan-perusahaan tersebut. Karena selama ini masyarakat hanya merasakan dampak negatif bagi perusahaan itu seperti jalan rusak dan lainnya,”kata Syarnubi.

Menanggapi semua aspirasi itu Syarnubi mengatakan, pihaknya akan memilah semua aspirasi yang masuk. Untuk kegiatan yang menyangkut kewenangan provinsi akan disampaikan kepada Gubernur, begitu pula untuk kegiatan Kabupaten akan disampaikan pada Bupati untuk ditindaklanjuti.