Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan melakukan pemantauan terkait peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang da di Sumsel dan itu akan di evaluasi. malahan ada pendataan ulang terhadap 213 IUP yang melibatkan BPKP.

“Kami akan kontrol audit ini, kalau ada kesalahan bisa saja IUP itu dicabut kalau merugikan masyarakat dan merugikan Sumsel,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel Yulius Maulana. Yulius juga meminta perusahaan batubara untuk dapat mempekerjakan warga sekitar dalam perlahan dari pada mengambil tenaga dari luar.

“Kami minta peran aktif masyarakat untuk melaporkan karena di undang-undang jelas harus masyarakat setempat yang diutamakan dulu, dari pada orang luar. Kalau memang tidak ada masyarakat setempat baru orang luar,” katanya.

Menurutnya, kalau ada pengaduan masyarakat terkait aktivitas merugikan pertambangan batubara di Sumsel maka Komisi IV akan menindaklanjuti. “Kami akan cek seluruh se-Sumsel ini, akan kita tanya dengan masyarakat, perusahaan batubara yang tidak menggunakan tenaga masyarakat sekitar akan kita evaluasi perlahan batubara tersebut,’ katanya.

Sumber : SKH Berita Pagi