Sebanyak 9 Fraksi DPRD Sumsel menyampaikan pemandangan umum dalam rapat Paripurna Selasa 4 Juli 2017.

Sembilan fraksi tersebut adalah Fraksi Partai PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Hanura, Nasdem, dan Fraksi partai PKS, melalui juru bicaranya masing-masing. Seluruh fraksi mengapresiasi penjelasan Gubernur Sumsel tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel tahun anggaran 2016 beberapa waktu lalu.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel  Yansuri dan didampingi Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Sumsel dan para undangan.

Fraksi Partai PDI Perjuangan melalui bicaranya Ir H Uzer Effendi, Msi menyampaikan apresiasi yang positif terkait gambaran posisi keuangan Pemprov Sumsel dimana dengan segala daya dan upaya pihak eksekutif tetap fokus untuk menyelesaikan rencana pembangunan tahun anggaran 2017.

Kemudian di dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban ini pihaknya mengharapkan SKPD untuk tidak diwakilkan mengingat pentingnya kegiatan ini. “Pihak eksekutif dan legislatif harus saling membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya yang tentunya dapat menciptakan iklim inovasi dan kreativitas di dalam menyusun program program yang akan dilakukan,” katanya.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Lindawati Syaropi, SH, MM mempertanyakan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan merupakan sumber utama penerimaan keuangan daerah, dimana tahun 2016 realisasi PAD mencapai 94,05% atau sebesar Rp 6.583 triliun dari target sebesar Rp. 6.999 triliun dan realisasi PAD yang tercapai yaitu 82.30 persen.

Selain itu, salah satu pendapatan asli daerah yang hampir setiap tahun tidak mencapai target yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya 82,02 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 71,26 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB) 80,19 persen.

Pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan cukup meningkat dan diharapkan dapat terus meningkat di tahun yang akan datang.

Dan adanya pengurangan dan perimbangan dan penundaan transfer dana perimbangan tertentu pemprov Sumsel telah melakukan penyesuaian untuk menutupi belanja tahun 2016. Sebagaimana telah pihaknya sampaikan pada pemandangan umum pihaknya pada tahun sebelumnya memang diperlukan langkah-langkah strategi dalam mengantisipasi pemotongan anggaran dan kondisi perekonomian nasional yang cenderung lemah pada berapa tahun terakhir.