Masyarakat di Sumsel bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mengandalkan dana jaminan sosial. Sejauh ini, pelayanan yang diberikan lewat BPJS dirasakan berbeda dengan memakai Jamsoskes Sumsel semesta, Fakta itu diungkap pihak Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Palembang saat menerima anggota Dapil I DPRD Sumsel yang meninjau pelayanan di rumah sakit swasta ini dalam rangka Reses tahap III tahun 216.

Reses yang digelar sejak 30 November hingga 5 Desember 2016  diikuti H Chairul S Matdiah, SH, MH, Kes , H Kartak SAS, SE, Ir H Sujarwoto, Mgs Syaiful Padli dan Usman Effendi, SH, MHum dengan koordinator Hj RA Anita Noeringhati, SH, MH. Rombongan disambut Direktur Utama RS Muhammadiyah Dr Pangestu Widodo MARS didampingi jajaran direksi.

Dalam dialog, Pangestu menyampaikan, program jamsoskes yang diluncurkan Pemprov Sumsel memang bisa dengan mudah dinikmati seluruh lapisan masyarakat Sumsel yang butuh pelayanan kesehatan. Untuk itu, dia meminta kepada Dapil I untuk memperhatikan masyarakat miskin bila nanti Jamsoskes dihapuskan dan dialihkan ke BPJS. “Soalnya kalau peserta BPJS kan harus pegang kartu baru dilayani, kalau jamsoskes kan sepanjang mereka warga Sumsel pasti bisa dilayani. Jadi kalau Jamsoskes tidak ada lagi, tolong diperhatikan benar masyarakat miskin ini, jangan sampai tidak kepagian BPJS,” kata Pangestu.

Mengenai pelayanan di RS Muhammadiyah, Pangestu menjelaskan rumah sakit ini mampu menampung 215 pasien. Dari jumlah itu, hampir 90 persen pasien Jamsoskes dan BPJS. Sementa untuk meningkatkan pelayanan, pihaknya sedang membangun gedung baru direncanakan tujuh lantai.

Menanggapi soal jaminan sosial, Anita mengatakan, program Jamsoskes dan BPJS jelas bebeda. “Kayaknya baru rumah sakit ini yang jujur, BPJS dan Jamsoskes jelas berbeda,” kata Anita.

Dia menjelaskan peserta BPJS harus membayar premi dan dana yang terhimpun dipakai untuk membiayai peserta yang butuh pelayanan medis, sementara pada Jamsoskes, memakai sistem rembuisment dimana dana dipakai hanya untuk membayar pelayanan medis yang diterima warga Sumsel. Anita juga mengakui kakunya peraturan pihak BPJS justru sering membuat pasien terhambat dalam pendapat pelayanan kesehatan. “Rigidnya aturan BPJS, fasum yang terbatas, itu yang membuat supply and demand gak nyambung,” tukas Anita. Sementara Sujarwoto meminta agar pihak RS Muhammadiyah lebih meningkatkan kebersihan. “Saya juga saran diperbanyak taman supaya pasien bisa lekas embut,” kata Sujarwoto. Pada kesempatan ini, Chairul S Matdiah yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel menanyakan pas saja yang bisa dibantu untuk meningkatkan pelayanan. “Apa saja yang kurang, yang perlu dibantu, sampaikan, buat proposal, nanti akan kita teruskan ke Gubernur atau Kementrian Kesehatan,” kata Chairul.