Kebijakan Pemerintah yang melarang pembakaran hutan, telah menimbulkan persoalan baru bagi petani yang ingin melakukan peremajaan kebun karet. Untuk itu, petani minta bantuan anggota dapil IX dalam mencarikan solusi agar kebun mereka bisa diremajakan tanpa melanggar aturan.

“Pernyataan ini disampaikan warga Muba saat reses anggota DPRD Sumsel asal daerah pemilihan (dapil) IX DPRD Sumsel,”kata Koordinator dapil Muba dapil IX, Ir. H Uzer Effendi,MS (PDIP) yang saat reses didampingi Kartika Sandra Desi, SH (Gerindra), Dra Hj Nurwati Wahab, MM (Demokrat), Anwar Hasan,BA dan Mardiansyah, kepada koran ini, kemarin.

Menurutnya, pada reses tahap I tahun 2016 yang berlangsung sejak 25-30 April ini, romobongan Dapil IX melakukan dialog dengan warga di 4 Kecamatan di Muba yakni Kecamatan Sanga Desa, Babat Toman, Tungkal jaya dan Bayung Lincir. Dibabat Toman dan Sanga Desa, warga mengeluh tegangan listrik yang rendah dan sering padam, infrastruktur jalan, jembatan, serta harga karet yang ta kunjung membaik. Persoalan yang sama juga dikeluhkan warga Tungkal Jaya dan Bayung Lincir.

Didua kecamatan ini, lanjutnya, warga mengeluhkan harga karet masih rendah. Menanggapi masalah ini, dapel IX akan menyarankan pemerintah setempat turun tangan dengan membuat remiling, yang dapat menampung karet petani dan mengolahnya menjadi karet bersih dalam bentuk lembaran.

Selain itu, kata Uzer, warga juga minta penanganan masalah narkoba, batas wilayah serta refitalisasi kebun karet. Untuk masalah ini Uzer mengatakan, khusus masalah narkoba pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab, BNN dan Polres untuk serius menanganinya. “sedangkan untuk masalah peremajaan kebun karet akan kami sampaikan kepada pemprov maupun pemkab setempat untuk menindaklanjutinya. Masalah ini sangat meresahkan petani, karena kalau mau melakukan peremajaan tanpa pembakaran, biaya yang harus dikeluarkan sangat banyak. Sedangkan kalau melakukan pembakaran, mereka bisa ditahan. Untuk itu sudah menjadi kewajiban pemerintah mencarikan solusinya,”katanya.

Sementara itu, Cici juga mengatakan, kalau rombongan dapil IX juga mengunjungi SMKN 1 Tungkal Jaya. Disini pihak sekolah minta fasilitas sekolah, baik ruang belajar, alat praktek serta guru. Karena disini guru yang PNS hanya 1 orang, sementara yang lainnya masih honor.

Untuk masalah narkoba, Cici mengatakan, pada reses tahap 1 ini, pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba kepada pelajar dan amsyarakat sekitar. Kedepan, dapil IX meminta diknas setempat untuk berkoordinasi dengan BNN dan melakukan tes urine kepda seluruh pelajar.”Bagi yang terbukti menggunakan narkoba di rehab. Sedangkan untuk masalah tapal batas dan tenaga honor sekolah akan disampaikan kepada gubernur untuk menindaklanjutinya,”tukasnya.