Palembang, 24 Maret 2025
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendengarkan penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan (LKPJ) Tahun Aggaran 2024 oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan bentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam membahasnya pada Rapat Paripurna XI (11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel hari ini (Senin, 24/3).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Prov.Sumsel Andie Dinialdie, SE didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; Raden Gempita, SH dan H. Nopianto, S.Sos, MM, dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, SH, MM dan Wakil Gubernur Sumsel; H.Cik Ujang, SH, Sekretaris Daerah; Drs. H. Edward Chandra, MH, Sekretaris DPRD; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si, Para Kepala Dinas serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta tamu undangan lainnya.
Gubernur Sumsel menyampaikan pidato dalam dua bagian materi, yakni Bagian Pertama: Prioritas Pembangunan Daerah dan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2024; serta Bagian Kedua: Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024.
Gubernur Sumsel menjelaskan Prioritas pada Pembangunan di tahun 2024:
“Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 terdapat 19 sasaran yang setiap tahunnya diturunkan menjadi beberapa Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun Prioritas Daerah Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah: 1. Meningkatkan reformasi birokrasi dan trantibum; 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan; 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana”
Selanjutnya Gubernur menyampaikan capaian Pembangunan di tahun 2024:
“Sampai dengan akhir tahun 2024, capaian indikator makro dan indikator spesifik lainnya di Sumatera Selatan dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan terus pulih dan berhasil bangkit hingga pada 2024 tumbuh 5,03%, melebihi capaian nasional yang sebesar 4,95%; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 mencapai 3,86%, menurun dari Tahun 2023 yang sebesar 4,11% dan angka ini lebih baik dari angka TPT Nasional yang sebesar 4,91%; 3. Tingkat Kemiskinan pada September 2024 sebesar 10,97%, menurun 0,81% dari tahun 2023 yang sebesar 11,78%; 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 73,84 poin, berada pada kategori tinggi. Angka ini meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 73,18 poin; 5. Inflasi tahun 2024 sebesar 1,20%, lebih baik dibandingkan nasional yang sebesar 1,57%”
Pada kesempatan itu juga Gubernur Sumsel menyampaikan Program unggulan di tahun 2024 dan capaiannya diantaranya :
“Peningkatan Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan yaitu: 1) Usulan Cetak Sawah Rakyat secara Swakelola seluas 20.186,175 Ha kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 2) Koordinasi telah disetujuinya Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral di Provinsi Sumatera Selatan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) seluas 409.977 Ha di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Dalam Peningkatan Perkebunan juga telah dilakukan beberapa upaya diantaranya: 1) Peremajaan Sawit Rakyat seluas 207,7 Ha dari target total seluas 12.750 Ha; 2) Penerbitan 3.500 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Kopi di 5 kabupaten; 3) Peremajaan Kopi Robusta sebanyak 500 Ha.”
“Pengembangan BUMD dan Pembiayaan Usaha UMK beberapa Upaya yang telah dilakukan yaitu: 1) Telah dilakukan pertemuan dengan Pertamina dan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mendorong percepatan terkait Participating Interest (PI) pada Blok Migas di Sumatera Selatan; 2) Penandatangan Nota Kesepakatan antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pembiayaan Ultra Mikro sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada 4 koperasi” jelas Gubernur.
Kemudian Gubernur Sumsel menyampaikan realisasi pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud kinerja APBD:
“Berdasarkan data yang belum diaudit BPK per Maret 2025, Target Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebesar Rp.11.429.573.726.458,00 terealisasi sebesar Rp.10.965.540.990.987,20 atau 95,94 %.
Pendapatan tersebut berasal dari realisasi :
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.5.312.800.889.308,22 atau 101,46 % dari target Rp.5.236.576.566.867,00
- Pendapatan transfer sebesar Rp.5.648.721.133.679,00 atau 91,27 % dari target Rp.6.188.978.191.591,00
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.4.018.968.000,00 atau 100 % dari target.
Dari sisi Belanja terealisasi sebesar Rp.10.908.424.497.431,90 atau 93,93 % dari yang direncanakan Rp. 11.613.884.803.146,00, Dimana belanja terdiri atas : - Belanja Operasi, terealisasi Rp.5.308.864.484.748,94 atau 95,27 % dari target sebesar Rp. 5.572.610.963.162,00
- Belanja Modal terealisasi Rp.1.303.072.011.451,71 atau 88,50 % dari target Rp.1.472.333.805.414,00
- Belanja Tidak Terduga terealisasi Rp.82.301.295,00 atau 0,38 % dari target sebesar Rp. 21.794.414.409,00
- Belanja Transfer terealisasi Rp.4.296.405.699.936,25 atau sebesar 94,49 % dari target sebesar Rp.4.547.145.620.161,00
- Surplus/ (Defisit) sebesar Rp.57.116.493.555,32 dari target sebesar minus Rp.184.311.076.688,00.
Sedangkan dari sisi Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar Rp.154.808.667.409,91 atau 53,51 % dari target sebesar Rp.289.311.076.688,00. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar Rp.103.177.705.206,55 atau 98,26 % dari target sebesar Rp.105.000.000.000,00
Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.108.747.455.758,68
Selain bersumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan, Pembangunan di Sumatera Selatan juga dilaksanakan bersumber Dana APBN, salah satunya Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Selatan total realisasi per Desember 2024 sebesar Rp.465.163.122.751,00 atau 87,89 % dari total anggaran sebesar Rp.529.273.600.000,00.
Setelah mendengarkan Pengantar Gubernur selanjutnya dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ dimaksud yang surat keputusannya ditandatangani oleh Ketua DPRD Prov.Sumsel dan Gubernur, Adapun pansus tersebut yaitu:
Pansus I Bidang Pemerintahan: Kooridinator : Andie Dinialdie, SE, MM, Ketua : Hj. Meilinda, S. Sos, MM, Wakil Ketua: H. M. Anwar Al-Syadat. S.Si. M. Si
Pansus II Bidang Perekonomian: Koordinator : Raden Gempita, SH, Ketua : Ayu Nur Suri, SE, MM, Wakil Ketua : Abdul Fikri Yanto, S.Th.i, M. Ag.
Pansus III : Bidang Keuangan: Koordinator : Andie Dinialdie, SE, MM, Ketua: Abdullah Taufik, SE, MM, Wakil Ketua : Bembi Perdana, ST
Pansus IV Bidang Pembangunan: Koordinator: H. Nopianto, S.Sos, MM, Ketua : M. Yansuri, S.IP, Wakil Ketua : Ade Pramanja, SH.
Pansus V Bidang Kesejahteraan Rakyat: Koordinator: H.M. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM, Ketua : Alwis Gani, SE, MM, Wakil Ketua : H. David Hadrianto Al-Jufri, SH, MM.
Setelah pembentukan Pansus-pansus Rapat paripurna pun di skor sampai dengan 14 April 2025 untuk memberikan kesempatan Pansus-pansus melakukan pembahasan Bersama mitra terkait.
(Reporter : Farihan Albab / Fotografer : Zulkifli / Editor : Tim Humas)