Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan mengapresiasi realisasi APBD Sumsel 2015 dan berharap realisasi terus meningkat.

Tidak tercapainya realisasi APBD Sumsel 2015 bisa menjadi pelajaran ke depan. Capaian APBD 2015 hanya sebesar RP.6,923 triliun atau hanya terealisasi 86,80%.

Penegasan ini disampaikan delapan Fraksi DPRD Sumsel dalam rapat Paripurna XVII DPRD Sumsel masa persidangan kedua tentang Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD 2015, Kamis 16 Juni 2016.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumsel H. M Giri Ramanda N Kiemas dan didampingi jajaran Wakil ketua DPRD Sumsel, dan Anggota DPRD Sumsel. Selain itu, dihadiri Rapat Paripurna dihadiri oleh Wagub Sumsel H Ishak Mekki, Sekda Sumsel Mukti Sulaiman dan Kepala SKPD.

“Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan pendapat asli daerah tidak sampai target, bagaimana kinerja Dispenda,” kata juru bicara Fraksi PDIP Uzer Effendi dalam pemaparannya. Menurutnya hal tersebut semestinya tidak akan terjadi. Menurutnya, dengan gambaran tentang posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel, Fraksi PDI memberikan Apresiasi yang positif kepada pihak eksekutif karena dengan segala daya upaya dan upayanya yang tetap fokus untuk menyelesaikan rencana pembangunan 2016.

Hal senada diungkapkan Fraksi Golkar. Melalui juru bicara Hasbi Asadiki, Golkar justru lebih menjurus mempertanyakan kenapa pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tidak tercapai pada hal tingkat transaksi jual beli kendaraan bekas di Sumsel cukup tinggi.

“Bahkan kendara bermotor khususnya R4 yang berplat non BG juga banyak kita jumpai beroperasi di Sumsel,” katanya. Untuk itu, perlu mendapatkan perhatian dan dibutuhkan strategi cerdas dalam mengantisipasi kondisi pelemahan perekonomian nasional. Hal yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan pemotongan anggaran 2016.

Juru bicara PAN Mardiansyah menegaskan Pemprov harus melakukan terobosan yang kreatif dan inovatif terhadap peningkatan PAD. “Yang tidak kalah pentingnya pengendalian intern dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan unit kerja masing-masing. Sebab, lemahnya pengendalian dan pengawasan mengakibatkan pengendalian potensi PAD tidak ditemukan, bahkan menimbulkan kerugian negara.

Ketua DPRD Sumsel H M Giri Ramanda N Kiemas minta pihak eksekutif dapat menyiapkan jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Selasa 21 Juni 2016.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Ishak Mekki menyebutkan penurunan APBD terang dalam realisasi pendapatan yang hanya mencapai Rp. 5.990 triliun atau hanya 87,02 persen dari target 6.884 triliun. “Pendapatan basil daerah dan perimbangan yang tidak memenuhi target,” katanya.

Ia mencontohkan, realisasi PAD hanya Rp 2.535 tiriliun dari target 2.872 triliun, meliputi tiga jenis pajak.