Proses pengesahan rancangan peraturan daerah tentang APBD Sumatera Selatan tahun anggaran 2017, sudah memasuki pada tahap pemandangan umum oleh sembilan fraksi yang ada di DPRD provinsi Sumatera Selatan, Senin 14 November 2016.

Kesembilan fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Fraksi Hanura, Nasdem, dan PKS, memberikan masukan dan pertanyaan kepada Gubernur Sumatera Selatan pada lanjutan rapat paripurna XX di ruang utama gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Fraksi Partai PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Ike Mayasari Fikri Juhan, SH menanyakan mengenai peningkatan dari sektor pendapatan daerah, pengembangan usahan badan usaha milik daerah, perbaikan infrastruktur, serta persiapan ASIAN Games 2018. Fraksi PDI Perjuangan juga menanyakan permasalahan tunjangan perbaikan penghasilan aparatur sipil negara di Sumatera Selatan.

Sedangkan Fraksi Demokrat menyoroti adanya kenaikan APBD tahun 2017, melalui juru bicaranya Muhammad F Ridho, minta agar pihak ekseukutif memaksimalkan kenaikan tersebut, dengan memprioritasnya pembangunan yang berhubungan dengan masyarakat langsung.

Lanjutan rapat paripurna XX dipimpin langsung oleh HM Giri Ramanda N Kiemas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan juga di hadiri oleh H Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan, serta FKPD dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Giri Ramanda mengatakan setelah kesembilan fraksi yang ada menyampaikan tanggapan, kritik, saran dan masukan kepada pihak eksekutif, Rapat Paripurna akan dilanjutkan pada tanggal 17 November 2016, dengan agenda penjelasan/jawaban dari Gubernur Sumatera Selatan.

Menanggapi pandangan umum sembilan fraksi yang disampaikan pada lanjutan Rapat Paripurna XX, Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin mengatakan berbagai upaya terus akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, walaupun ditengah perekonomian saat ini dalam kondisi sulit akibat adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, upaya yang dilakukan diantaranya melakukan efisiensi, menetapkan lagi program yang menjadi skala prioritas. Program apa saja yang bisa ditunda dan bisa tidak dilakukan tahun depan. Dinas Pendapatan Daerah harus bisa bekerja ekstra dalam upaya meningkatnya pendapatan daerah.

“Belum maksimalnya PAD itu disebabkan banyak faktor, jadi Dispenda harus bekerja habis-habisan. Misalnya piutang, Dispenda bagaimana caranya agar piutang itu bisa ditagih,” ungkap Alex.

Dikatakan politisi Partai Golkar ini, efisiensi terhadap tunjangan perbaikan penghasilan pegawai terpaksa harus dilakukan, karena TPP bukan menjadi hak seorang pegawai tapi merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kinerja.

“Situasi saat ini, tidak mungkin membayarkan TPP itu secara penuh, namun gaji dan tunjangan yang benar-benar sah tidak pernah dikurangi dan tidak pernah ditunda,” tegas Alex.