Masyarakat di Sumsel telah lama menikmati program gratis, Namun keluhan muncul ketika pihak sekolah menetapkan biaya buku dan seragam sekolah yang mahal.

Keluhan ini disampaikan Dra. Piutami, warga Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, saat berdialog dengan anggota DPRD Proviinsi Sumsel asal Dapil I Kota Palembang, Rabu 24 April 2016   dikantor Camat Bukit Kecil. Kunjungan dilakukan Dapil I dalam rangkaian rangka reses tahap 2016 yang dilaksanakan sepekan sejak 25 April hingga 30 April 2016.

Rombongan Dapil I dikoordinatori Hj. RA Anita Noeringhati,SH,MH dengan anggota H.Chairul S. Matdiah,SH,MH,Kes, H, Kartak SAS, SE, Mgs. Syaiful Padli, ST, Usman Effendi, SH, M.Hum dan Ir. H. Sujarwoto. Anggota Dapil I diterima Camat Bukit Kecil Muflih, S.STP MH, acara dialog diikuti para lurah, ketua RW, ketua RTN dan tokoh masyarakat.

Pada kesempatan ini, Piutami memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi warga sekitarnya, sekitarnya. Seperti persoalan penganggiran dan besarnya biaya menyekolahkan anak.

“kalau sekolahnya memang tidak bayar, gratis. Tapi biaya buku dan bajunya itu yang luar biasa, kasihan yang tidak mampu,” ujarnya.

Dia juga mengatakan masih banyak warga di kecamatan ini yang belum mendapat BPJS. “ini juga tolong dipikirkan untuk dibantu,”pintanya.

Warga lain yang juga menampaikan aspirasi yakni H. Ansgori Madani dari yayasan Masjid Agung yang mengatakan bahwa mesjid kebanggaan wong Palembang itu sekarang tak lagi mendapat dana bantuan, baik dari Pemprov Sumsel maupun dari Pemkot Palemban. Sedangkan Heriyanto, Ketua RT 26 Kelurahan 26 Ilir, menyampaikan persoalan mengenai saluran yang mampet karena endapan lumpur dan butuh bantuan untuk menyedot lumpurnya serta persoalan pembuatan E-KTP yang lambat dan permintaan agar mendapat fasilitas pelayanan gas kota.

Mengenai beragam aspirasi ini, RA. Anita Noeringhati yang juga dari Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel menjelaskan, program sekolah gratis memang ada kelemahan dimana ada undang-undang yang mengatur tentang sekolah berstandar Internasional. ”Sekolah Internasional ini kan swakelola , selain itu sekolah-sekolah ini didaerah, kami tidak biso menegur karena ini kewenangan walikota, tapi ini menjadi tugas kami untuk menyampaikan ke walikota nanti,”kata Anita.

Soal warga yang tak mendapat BPJS, Anita menjelaskan, Pemprov Sumsel masih menganggarkan dana untuk program Jamsoskes Sumsel semesta untuk warga tak mampu yang tidak mendapatkan BPJS.”kalau untuk bantuan ke Mesjid Agung, dulu ada dalam bentuk hibah, kalau sekarang masih perlu harus mengajukan proposal,”jelas Anita.

Terhadap permintaan bantuan mengatasi masalah saluran air yang tersumbat, karena Heriyanto sudah menyampaikan proposal sehingga langsung ditanggapi Chairul S Matdiah. “langsung saya terima, pakai dana aspirasi saya tahun depan,”kata Chairul.